POSKOTA.CO – Warga asli Papua sejak dulu memegang teguh bahwa kalimat bangsa ini tidak akan dibangun oleh bangsa lain namun dibangun oleh bangsa sendiri dan Papua secara sah diakui PBB serta tidak diragukan ada di dalam Republik Indonesia.
“Jadi dalam membangun nasionalisme tentunya ada peninggalan masa lalu yang dipegang orang asli Papua yaitu bangsa ini tidak akan dibangun oleh bangsa lain, tapi dibangun oleh bangsa sendiri,” kata Ketua Bamus Papua dan Papua Barat, Willem Frans Ansanay dalam acara Webinar Moya Discussions Grup bertajuk: “Ilusi 1 Desember” melalui virtual, Kamis (3/12).
Tanah Papua harus dibangun dengan rasa nasionalisme untuk mengkikis pemikiran pemikiran bahwa Papua telah merdeka. Maka Papua harus dibangun melalyi jiwa nasionalisme.
“Tidak ada kata lain selain Papua harus dibangun melalui jiwa nasionalisme karena Papua adalah bagian NKRI sehingga adanya sekelompok warga Papua yang ingin memperingati Hari Proklamasi West Papua tidak perlu ditanggapi,” tuturnya.
Kegiatan dialog virtual Moya Institute dan WAG Unity in Diversity (UiD) menggelar Moya Discussions Grup bertajuk: Ilusi 1 Desember. Dengan Narasumber: Dubes Prof. Imron Cotan (Pemerhati Papua dan Pakar Politik Internasional), Willem Frans Ansanay (Ketua Bamus Papua dan Papua Barat), Ali Kabiay (Ketua DPD Pemuda Mandala Trikora Provinsi Papua) dan Moderator: Hery Sucipto (Dir Moya Institute/LHKI-PP Muhammadiyah).
Sementara itu, Prof. Imron Cotan, yang dengan tegas mengatakan Papua adalah bagian dan menjadi kesatuan di NKRI. Sehingga tidak perlu ditanggapi adanya sekelompok orang Papua yang akan memperingati Hari Proklamasi West Papua.
Perubahan perbatasan negara yang kerap didengubgkan oknum tertentu disebabkan beberapa hal diantaranya: Dekolonisasi, perang perbatasan dan damai.
“Sementara, yang di Papua itu mereka merasa Dekolonisasi. Dari tiga hal itu, tidak bisa disamakan dengan Papua. Sebab, Papua itu adalah bagian dari NKRI,” ujarnya yang menambahkan saat ini sedikitnya ada 17 wilayah non self governing terytoris (wilayah yang belum punya pemerintah merdeka).
Diantara wilayah tersebut antara lain Samoa, Bermuda Islan, Virgin, Polinesia, Guam, New Caledonia, Virgin Island Foxland (malvinas di Argentina) dan lainnya. Mereka kerap membawa permasalahannya untuk dibicarakan di Komite Dekolonisasi PBB. “Papua karena bagian integral NKRI, bukan ditetapkan wilayah yang bukan tidak punya Pemerintah yang merdeka,” katanya
Ditambahkannya, Negara yang merdeka berdasarkan konvensi Montevideo memiliki beberapa syarat antara lain populasi permanen, Pemerintah, kemampuan membangun hubungan dengan Negara lain dan pengakuan dari Negara lain. Bahkan, lanjutnya, Daerah tidak boleh melakukan kegiatan seperti: pertahanan, agama, pajak dan hubungan Luar Negeri.
Berdasarkan Konvensi Internasional OPM sebagai pemberontak atau sparatis karena Papua adalah bagian dari Indonesia. Sedangkan di negara lain sparatis ditumpas habis seperti ETA di Spanyol dan lainnya. Sparatis tidak ada kompromi harus ditumpas habis dan memang ditangani secara militer. Tidak ada urusan HAM, dan dunia memahaminya.
Namun di Indonesia, masih menggunakan pendekatan kemanusiaan dan kesejahteraan. Berhentilah ilusi Papua pernah merdeka atau akan merdeka. “Maka dari itu mari bangun dari mimpi indah, yaitu dengan membangun Papua yang kita cintai sejajar dengan Propinsi lain,” imbuhnya. (anton)
Komentar