Kepercayaan Masyarakat terhadap Polri di Tahun 2022 Terjun Bebas

POSKOTA.CO – Penghujung tahun 2022, Polri di bawah komando Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menjadi sorotan tajam masyarakat. Tren ‘trust’ (kepercayaan) masyarakat plus-minus dengan kejadian dan terungkapnya kasus-kasus besar melibatkan jajaran korps aparat penegak hukum berseragam coklat dari pangkat perwira hingga jenderal.

Sebut saja kasus tambang ilegal Aiptu Ismail Bolong, Irjen Pol Ferdy Sambo, Irjen Pol Teddy Minahasa dan lainnya. “Dua belas hari sebelum Listyo Sigit Prabowo dilantik Presiden sebagai kapolri pada Rabu 27 Januari 2022, menggantikan Jenderal Pol Idham Aziz, survei kepercayaan masyarakat sangat tinggi mencapai 86,2 persen.

“Setelah melampaui satu semester dan memasuki semester dua kepemimpinan Listyo Sigit, kepercayaan masyarakat terjun bebas ke titik terendah 37,7 persen pada Agustus – Oktober 2022. Bahkan 94,46 persen pembaca salah satu media online yang melakukan survei tidak percaya Polri mampu berantas judi sampai ke akar,” kata Ketua Presidium Indonesia Cinta Kamtibmas (ICK) Gardi Gazarin SH, dalam rilis akhir tahun ICK, Sabtu (31/12/2022).

Sebelumnya, tren kepercayaan masyarakat terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mencapai angka 86,2 persen. Hal ini berdasarkan hasil Survei Timur Barat Research Center (TBRC) dilansir Antaranews.com, Sabtu (15/1/2022).

Bahkan sepak terjang Listyo Sigit satu semester (sampai Juni 2022) sebagai Kapolri banyak mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, kelompok dan tokoh tokoh agama, serta pencinta olahraga khususnya otomotif,. Polri berhasil mengamankan event dunia seperti, MotoGP seri Indonesia pada 18-20 Maret 2022 di Sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat. “Kemudian, Formula E Jakarta 2022 digelar Sabtu 4 Juni 2022, di Jakarta International E-Prix Circuit Ancol Jakarta,” terang Gardi Gazarin, melalui keterangan tertulis yang diterima POSKOTA.CO, Minggu (1/1/2023).

Pascaapresiasi itu, tren kepemimpinan goyah dengan terkuaknya kasus “Sambo Tembak Ajudan” dengan tersangka utama mantan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo. Ajudannya Brigadir Yosua Hutabarat ditembak mati di Rumah Dinas Kadiv Propam Jalan Duren Tiga, Jakarta Selatan, pada 8 Juli 2022.

Di tengah menghangatnya pemecatan dan kasus Sambo, muncul vonis mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadiv Hubinter) Polri Irjen Napoleon Bonaparte. Ia terbukti melumuri Muhammad Kace dengan tinja di Rutan Bareskrim Polri oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada Kamis (15/9/2022).

Belum usai kasus Sambo yang hingga hari ini proses hukumnya masih berjalan, muncul tragedi berdarah ‘Kanjuruhan’ yang menewaskan 132 orang, 96 orang luka berat, dan 484 orang luka ringan hingga sedang. Peristiwa berdarah itu terjadi usai pertandingan Arema FC menjamu Persebaya Surabaya dalam lanjutan Liga 1, di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur, pada 1 Oktober 2022 malam.

Tragedi berdarah Kanjuruhan yang dinilai kesalahan polisi dalam menjalankan protap, Kapolri mengambil langkah mencopot Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nico Afianta dan menggantikannya dengan Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Teddy Minahasa Putra. Belum sempat Kapolri melakukan serah terima jabatan kapolda Jawa Timur, Teddy Minahasa ditangkap dugaan kasus jual barang bukti narkoba jenis sabu.

Dari kasus-kasus menonjol itu, pada November 2022, mencuat kasus tak kalah menyentak masyarakat pada testimoni eks anggota Polri yang berdinas di Satintelkam Polresta Samarinda, Kalimantan Timur, Aiptu Ismail Bolong dalam video viralnya menyeret nama Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto, eks Karo Paminal Brigjen Pol Hendra Kurniawan, dan oknum Polri lainnya, terkait dugaan kasus suap pengelolaan tambang senilai Rp6 miliar.

Indikator plus minus trust terhadap Polri dilansir survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap Polri menurun tajam pada Agustus 2022. Sedangkan polling yang dilakukan media online Kumparan dilakukan secara online pada 22 Agustus-1 September 2022, hasilnya 94,46 persen pembaca tak yakin Polri berantas judi hingga ke akar.

Begitu juga, hail survei Populi Center pada 9-17 Oktober 2022 menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik Polri merosot. Dalam survei Populi Center yang dirilis, Rabu (26/10/2022), menemukan bahwa ada 58,5 persen yang memberi nilai 6-10 dalam skala 1-10 terhadap Polri, sedangkan 33,9 persen memberi nilai 1-5.

Pada November 2022, Lembaga Survei Indopol merilis, ‘trust’ masyarakat menunjukkan tren kenaikan tingkat kepercayaan publik terhadap institusi Polri berada di angka 60,98 persen. Teranyar, survei terbaru yang dilakukan Charta Politika, yang dirilis, Kamis (22/12/2022), kepercayaan publik naik pada kepolisian mendapatkan angka 62,4 persen.

Kinerja Polri tahun 2023, ICK mendukung harapan masyarakat lebih baik lagi. Menanggapi naiknya kepercayaan masyarakat terhadap Polri, Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono mengapresiasi program Quick Wins Presisi 2022. Komjen Gatot menyampaikan terima kasih atas kerja keras dari seluruh jajaran Polri yang terus berupaya meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri.

“Saat ini, berdasarkan hasil survei dari Charta Politika, bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap Polri sudah mengalami peningkatan, dan saat ini mencapai angka 62,4 persen,” ungkap Gatot dalam keterangan tertulis, Selasa (27/12/2022).

Komjen Gatot meminta program presisi yang selaras dengan program Quick Wins Presisi terus dilanjutkan, dan mengingatkan pentingnya kerja keras untuk meningkatkan kinerja Polri. Menurut Gatot, Tim Posko Presisi menetapkan tiga sasaran Quick Wins Presisi 2022, yaitu:

1. Meningkatkan kepercayaan publik hingga 60-65 persen.
2. Meningkatkan kepuasan publik terhadap layanan publik Polri 60-65 persen.
3. Meningkatkan kinerja layanan publik Polri 60-65 persen.

Sementara, sembilan program yang diukur dalam Quick Wins Presisi yaitu:

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui media sosial.
2. Optimalisasi pelayanan publik.
3. Pengembangan sumber daya manusia unggul.
4. Perbaikan interaksi polisi dan masyarakat di jalan atau area publik.
5. Optimalisasi pemolisian masyarakat.
6. Meningkatkan sinergi TNI-Polri.
7. Penerapan budaya integritas dan antikorupsi.
8. Respons problem akut.
9. Digitalisasi penegakan hukum lalu lintas.

Wakapolri Gatot meminta anggota Polri untuk menghindari secara dini setiap potensi pelanggaran dan terus mendorong pengawasan. “Sekecil apa pun potensi pelanggaran, hindari, selalu ingatkan anggota, dan lakukan pengawasan melekat, baik pengawasan fungsional dan struktural. Selalu ingatkan kepada anggota, bahwa beberapa orang saja yang melakukan hal negatif akan berdampak terhadap kepercayaan Polri kepada masyarakat,” kata Komjen Gatot. (*/omi)