JAKARTA –Ratusan kader dan simpatisan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) di bawah kepemimpinan Ir. Ali Wongso Sinaga menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Kementerian Hukum (Kemenkum) RI, Jakarta.
Aksi tersebut merupakan bentuk penolakan terhadap SK Kemenkum Nomor AHU-00015556.AH.01.08 Tahun 2025 yang mengesahkan kepengurusan SOKSI versi M. Misbakhun. Selain turun ke jalan, kubu Ali Wongso juga telah menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan pembatalan SK ke pengadilan.
“Keputusan Kemenkum ini mengabaikan legalitas organisasi yang sah dan berpotensi menyalahi wewenangnya sebagai Menteri Hukum R.I,” tegas Ach Musthafa Roja, koordinator aksi, Rabu (18/9/2025).
Dalam aksinya, ratusan kader dan simpatisan SOKSI menyampaikan lima tuntutan utama, di antaranya: evaluasi kinerja Menkum dan Ditjen AHU, pencabutan SK Nomor AHU-00015556.AH.01.08 Tahun 2025, serta desakan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tegas dugaan pelanggaran hukum dalam penerbitan keputusan tersebut.
Kuasa hukum SOKSI menilai perubahan SK yang dilakukan Kemenkum cacat hukum. Pasalnya, legalitas SOKSI pimpinan Ir. Ali Wongso masih sah berdasarkan Permenkum Nomor 02 Tahun 2025. Selain itu, sejak Mei 2025, pihak Ali Wongso juga sudah menggugat Misbakhun ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait larangan penggunaan nama SOKSI.
SOKSI pimpinan Ir. Ali Wongso menduga adanya tangan tangan yang membajak SK Kumham. “Diduga ada main mata antara Kementrian Hukum R.I, petinggi DPP Golkar dan Pejabat DPR RI,” ungkap korlap Ach Mustofa Roja.(*/ta)
Komentar