JAKARTA–Beredarnya kembali draft Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tugas TNI dalam mengatasi terorisme yang dikabarkan akan segera dikonsultasikan dengan DPR mendapat sorotan dari Ketua Dewan Nasional SETARA Instite, Hendardi.
Regulasi ini dinilai berpotensi merusak prinsip supremasi sipil dan menciptakan ketidakpastian hukum dalam penanganan tindak pidana terorisme. Sebab, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme secara tegas menempatkan terorisme sebagai tindak pidana.
Karenanya harus ditangani melalui mekanisme hukum pidana atau criminal justice system dan kepolisian sebagai aparat penegak hukum utama. Keterlibatan TNI dalam penanggulangan terorisme bertentangan dengan prinsip tersebut.
“Apalagi TNI tidak tunduk pada sistem peradilan umum,” kata Hendardi dalam keterangan tertulisnya, Senin (19/1/2026). Pernyataan ini sebagai respons atas wacana pengesahan Perpres pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme yang kembali mengemuka di ruang publik.
Hendardi menilai, kondisi ini dapat menimbulkan persoalan serius terkait akuntabilitas. Salah satunya jika terjadi kekerasan atau dugaan pelanggaran hak asasi manusia dalam operasi penanganan terorisme.
Hendardi menyoroti substansi draft Perpres yang memberikan fungsi penangkalan, penindakan dan pemulihan kepada TNI. Penggunaan istilah penangkalan tidak dikenal dalam UU Nomor 5 Tahun 2018.
“Ini berpotensi melembagakan pendekatan militeristik dalam penanggulangan terorisme,” tegasnya. Apalagi dalam rumusan fungsi penangkalan yang dalam draft tersebut mencakup kegiatan intelijen, teritorial, informasi, dan operasi lainnya
Dikatakan Hendardi, frasa “operasi lainnya” bersifat multitafsir dan membuka ruang penafsiran luas yang berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan politik kekuasaan. Ketentuan yang memungkinkan pelibatan TNI ketika eskalasi terorisme dinilai berada di luar kapasitas aparat penegak hukum juga menimbulkan persoalan serius.
Tidak adanya definisi objektif mengenai kondisi beyond capacity dinilai dapat melahirkan ketidakpastian hukum dan berisiko melanggar hak-hak konstitusional warga negara. TNI seharusnya difokuskan pada fungsi pertahanan untuk menjaga kedaulatan negara.
Ditegaskan Hendardi, pelibatan TNI hanya dapat dilakukan sebagai langkah terakhir atau last resort dalam situasi darurat yang benar-benar mengancam kedaulatan dan integritas negara.(Omi/fs)







Komentar