oleh

DKPP Siapkan Sidang Empat Aduan Etik Pencalonan Gibran, KPU dan Bawaslu Jadi Teradu

JAKARTA – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bakal menggelar sidang terhadap empat perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) yang berkaitan dengan proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

Empat perkara tersebut merupakan tindak lanjut dari lima aduan yang masuk ke DKPP pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01-PHPU.PRES-XXIV/2026. Empat aduan dinyatakan lolos verifikasi materiil dan kini siap masuk meja persidangan.

Ketua DKPP Heddy Lugito mengatakan, keempat perkara itu akan diperiksa dalam satu rangkaian persidangan. Pasalnya, pihak teradu maupun pokok aduan memiliki keterkaitan satu sama lain.

“Dari lima aduan yang kami terima, empat aduan di antaranya berstatus Memenuhi Syarat dalam verifikasi materiel sehingga telah kami limpahkan menjadi perkara,” kata Heddy dalam Media Session DKPP bersama Koalisi Pewarta Pemilu dan Demokrasi (KPP DEM) di Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Dua aduan pertama dinyatakan memenuhi syarat dalam rapat verifikasi materiil pada 4 November 2026. Aduan tersebut disampaikan Sri Afrianis dan Dudy Agung Trisna dari Yayasan Dewi Keadilan serta Muhammad Afghan Ababil. Keduanya kemudian diregistrasi sebagai Perkara Nomor 26-PKE-DKPP/XI/2026 dan 27-PKE-DKPP/XI/2026.

Sementara dua aduan lainnya dinyatakan lolos verifikasi materiil pada 10 November 2026. Aduan tersebut berasal dari Paman Nurlette bersama Novi Manaban serta Denny Indrayana bersama sejumlah pengadu lainnya. Kedua perkara itu tercatat dengan nomor 29-PKE-DKPP/XI/2026 dan 31-PKE-DKPP/XI/2026.

Dalam perkara ini, jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjadi pihak teradu. Pokok persoalan yang diadukan berkaitan dengan dugaan kelalaian penyelenggara pemilu dalam memenuhi dan memeriksa persyaratan pendidikan Gibran saat proses pencalonan sebagai cawapres pada Pilpres 2024.

Heddy menegaskan, DKPP memberikan ruang kepada para teradu untuk menyampaikan jawaban dan pembelaan atas tudingan yang diajukan para pengadu. “Para teradu, dalam hal ini KPU dan Bawaslu, kami beri kesempatan untuk menjawab pokok aduannya,” ujarnya.

Sidang bakal digelar dalam empat agenda. Pada 23 November 2026, DKPP akan mendengarkan pokok aduan sekaligus jawaban para teradu. Sehari kemudian, 24 November, dilanjutkan dengan pemeriksaan keterangan pihak terkait. Sedangkan 25 November, giliran saksi dan alat bukti diperiksa. Agenda terakhir dijadwalkan 1 Desember 2026 untuk mendalami keterangan para pihak.

Di tengah berlanjutnya empat perkara tersebut, satu aduan yang disampaikan Ibnu Jandi justru kandas di tahap administrasi. Aduan itu dinyatakan gugur karena pengadu tidak melengkapi dokumen perbaikan hingga batas waktu yang ditentukan.

Heddy menjelaskan, aduan Ibnu Jandi sebelumnya berstatus Belum Memenuhi Syarat (BMS) dan telah menjalani verifikasi administrasi sebanyak dua kali, yakni pada 19 Oktober dan 6 November 2026. Sekretariat DKPP juga telah mengirimkan pemberitahuan tertulis pada 9 November, namun hingga batas akhir perbaikan 18 November, dokumen yang diminta tak kunjung diserahkan.

“Hingga batas waktu 18 November 2026 tidak ada perbaikan yang disampaikan oleh Pengadu sehingga aduan tersebut berstatus gugur,” ujar Heddy.

Dengan gugurnya satu aduan tersebut, total empat perkara kini berlanjut ke meja persidangan DKPP. Proses pemeriksaan selanjutnya akan menjadi ajang bagi pengadu dan teradu untuk menyampaikan argumentasi, keterangan saksi, serta bukti-bukti sebelum DKPP menentukan ada atau tidaknya pelanggaran etik penyelenggara pemilu. (din)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *