POSKOTA.CO – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan kasus kerusuhan 27 Juli 1996 bukan sebagai pelanggaran HAM biasa, harusnya dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat.
“Meskipun Komnas HAM menyatakan hanya ada lima korban, tetapi dalam suatu komunikasi spiritual yang kami lakukan sebagai bangsa yang punya cara-cara untuk berkomunikasi dalam arus spiritual itu, paling tidak ada 104 korban hilang,” kata Hasto dalam diskusi bertajuk “Refleksi Peristiwa 27 Juli 1996 Gerbang Demokratisasi Indonesia” di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro 58, Jakarta Pusat, Kamis (27/7/2023).
“Karena itulah menjadi momentum yang penting. 27 Juli, suka tidak suka, itu jadi gerbang demokratisasi di Indonesia,” tambahnya.
Ia menjelaskan bahwa PDIP terus memperjuangkan pengungkapan Tragedi Kudatuli (kerusuhan dua tujuh Juli) karena percaya dengan Satyameva Jayate bahwa kebenaranlah yang pada akhirnya menang.
“Kami tidak pernah berhenti menyuarakan terhadap menyuarakan terhadap campur tangan kekuasaan terhadap pelanggaran HAM pada 27 Juli 96 meskipun kita menghadapi tembok yang sangat tebal sekali pun, yang mencoba menutupi sisi gelap masa lalu. Kami terus berjuang, tidak pernah menyerah,” tegas Hasto.
Menurutnya, pengungkapan tragedi itu akan menjadikan masa depan Indonesia tidak ada lagi kekuasaan yang menindas.
Hasto sendiri telah melaporkan kepada Megawati bahwa PDIP tahun ini tetap mengadakan peringatan 27 Juli 1996 sebagaimana rutin dilakukan tiap tahun.
Karena menurut Hasto, kudatuli bukan hanya tonggak sejarah yang sangat penting bagi PDIP, tetapi juga membangunkan suatu harapan dan mengingatkan bahwa kekuasaan tidak bisa dibangun dengan cara-cara otoriter.
“Yang namanya pemimpin itu tidak bisa hadir tanpa langkah yang membangun peradaban, pemimpin tidak bisa hadir ketika tangannya berlumuran darah, pemimpin tidak bisa hadir ketika memiliki rekam jejak yang digelapkan oleh nilai-nilai kemanusiaan yang membutakan hati nuraninya itu,” tegasnya.
Sebagai informasi, Kudatuli merupakan peristiwa penyerangan dan pengambilan paksa kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, pada 27 Juli 1996. Penyerbuan dilakukan oleh massa pendukung Soerjadi serta dibantu aparat keamanan. (din)
Komentar