JAKARTA – Forum Komunikasi Pemangku Hak Ulayat Pakpak Dairi (FKPHUPD) menyatakan dukungan terhadap rencana investasi pertambangan oleh PT Dairi Prima Mineral (DPM) di Kabupaten Dairi.
Ketua Harian FKPHUPD Dairi, Aslim Padang, menegaskan bahwa pihaknya memandang investasi skala besar sebagai peluang strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, kehadiran investor dapat membuka lapangan kerja, meningkatkan perputaran ekonomi, serta menambah pendapatan daerah melalui skema bagi hasil dan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
“Masyarakat Dairi membutuhkan investasi agar tercipta lapangan kerja dan pergerakan ekonomi yang signifikan. Dengan demikian, pemerintah memiliki sumber daya untuk membangun infrastruktur, pertanian, pendidikan, serta sektor sosial dan budaya,” ujarnya.
Meski memberikan dukungan, FKPHUPD menekankan bahwa seluruh aktivitas pertambangan wajib dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang tertuang dalam dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Kepatuhan terhadap regulasi lingkungan dinilai sebagai syarat mutlak demi menjaga keberlanjutan alam dan keselamatan masyarakat.
FKPHUPD juga meminta pemerintah menjalankan fungsi pengawasan secara optimal guna memastikan operasional tambang tidak menimbulkan dampak negatif.
“Kepatuhan terhadap AMDAL adalah harga mati. Pemerintah harus melakukan pengawasan ketat agar kegiatan tambang tidak merugikan masyarakat maupun lingkungan,” tegasnya.
Terkait adanya penolakan dari sejumlah pihak, FKPHUPD menilai hal tersebut merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang harus dihormati.
*Kalau ada yang tidak setuju DPM beroperasi, itu paling hanya 1 atau 2 orang saja. Namun kenyataannya sebagian besar masyarakat mendukung.*
FKPHUPD berharap PT DPM dapat segera beroperasi secara penuh sehingga Kabupaten Dairi mampu berkembang mengikuti tuntutan zaman. Kendati demikian, mereka mengingatkan agar kemajuan ekonomi tetap berjalan seiring dengan pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.
“Dairi harus maju dan berkembang, tetapi jangan sampai meninggalkan akar budaya dan nilai agama yang menjadi jati diri masyarakat,” pungkasnya. (din/fs)
Komentar