BOGOR – Diskusi nasional bertajuk “Menguji Keberanian KPK membongkar mafia Bea Cukai dari OTT menuju pembersihan sistemik dan penyelamatan PNBP negara” berlangsung dilantai II, Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Kota Bogor.
Sejumlah pembicara hadir dalam acara yang digagas netizen +62 community ini. Mereka adalah Mayjen TNI (Purn) Gautama Wiranegara, spesialis kontra intelejen negara, Prof. Dr. Taufiqurrokhman, dosen Fakultas ilmu sosial dan politik UMJ, Dr. Dinalalara D Butar-butar, dosen Fakultas Hukum Universitas Pakuan yang juga kuasa hukum Blueray Cargo.
Gautama Wiranegara mengatakan, tidak semua kasus korupsi, bisa dibaca dengan pendekatan hukum.
“Ada titik dimana sebuah perkara, harus dilihat sebagai operasi sistemik, bukan sekedar pelanggaran, tetapi sebagai indikasi adanya penguasaan sistim oleh jaringan tertentu,” kata Gautama, Kamis (16/4/2026).
Sementara Dinalara dalam pemaparannya yang juga dihadiri oleh empat orang pegawai dari Bea Cukai menegaskan, kasus yang menjerat kliennya, adalah kesalahan dalam sistim yang tidak mengatur secara cermat dan tepat.
Kasus OTT oleh KPK menurut dosen ilmu hukum ini, merupakan pola berulang, walau pejabat utamanya berganti.
“Di Bea Cukai banyak orang baik. Di KPK juga demikian. Ini saya mau bilang, ada permainan oknum yang mencari cuan dari celah sistim yang kurang baik ini,” kata Dinalara kepada wartawan.
Menurut Dinalara, harusnya pemerintah mengatur secara tegas dalam aturan tentang kepabeanan. Dimana barang pengusaha harus bertahan berapa lama dan kemudian harus keluar.
Kepastian ini perlu, agar mencegah oknum pegawai nakal yang mencari uang dengan cara melawan hukum.
“Misalnya ada pengusaha yang import buah. Kan harus ada batas waktu bongkar. Kalau lebih dari tiga hari, belum juga keluar, maka buah itu akan busuk. Yang rugi siapa?. Pastinya pengusaha dong. Nah ini yang harus dipikirkan,” tegasnya.
Ketidakmampuan pemerintah menata sistim ini, membuat pengusaha mencari celah lain, agar barangnya cepat keluar.
“Disaat inilah muncul oknun-oknum nakal. Pengusaha yang tak mau merugikan, lalu ikut dalam arus permainan oknum nakal ini. Jadi bukan pengusahanya yang memulai lebih dulu, tapi ada celah dan celah ini ada oknum nakal,” paparnya.
Dinalara mengungkapkan, dalam persidangan kliennya nanti, akan ada kejutan. Ia lalu membocorkan adanya inisial J dalam kasus kliennya.
Kasus kepabeanan ini menjadi atensi khusus dan masuk dalam program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Menyikapi hal ini, Polri membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyelundupan. Satgas itu dibentuk untuk melaksanakan perintah Presiden Prabowo Subianto.
Satgas itu dibentuk untuk mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya poin ketujuh yang fokus pada penguatan reformasi hukum dan pemberantasan penyelundupan.
Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Ade Safri Simanjuntak, menyebut pembentukan Satgas merupakan tindak lanjut arahan Prabowo kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
“Sebagaimana arahan Presiden kepada Kapolri untuk melakukan penegakan hukum secara tegas terhadap segala bentuk tindak pidana yang mengakibatkan kebocoran terhadap penerimaan negara, kerugian keuangan negara, maupun merugikan kekayaan negara,” kata Ade Safri kepada wartawan, Kamis (16/4/2026).
Satgas Penyelundupan ini dipimpin oleh Wakabareskrim Polri, Irjen Nunung Syarifuddin, yang bertindak sebagai Kasatgas.
Posisi Koordinator Tim Penegakan Hukum (Gakkum) dijabat oleh Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Ade Safri Simanjuntak.
Brigjen Ade Safri menjelaskan sasaran operasi Satgas ini mencakup penyelundupan ekspor maupun impor ilegal, termasuk komoditas sumber daya alam (SDA) dan hasil lingkungan hidup.
Modus yang disasar ialah penyelundupan dokumen di kawasan pabean serta penyelundupan fisik di luar kawasan pabean.
Dia berharap Satgas dapat mencegah pelanggaran yang menyebabkan hilangnya pendapatan negara.
“Target kami adalah segala bentuk penyelundupan, baik itu melalui modus under invoicing, misinvoicing, hingga misdeclare yang sering dikenal dengan penyelundupan dokumen maupun penyelundupan yang dilakukan di luar kawasan pabean atau yang sering dikenal dengan penyelundupan fisik,” jelasnya.
Polri juga menginstruksikan pembentukan Satgas Gakkum Penyelundupan di tingkat Polda di seluruh wilayah Indonesia.
Hal tersebut dilakukan untuk memperkuat pengawasan dan penindakan di seluruh pintu masuk dan keluar Indonesia. (yopy)
Komentar