oleh

Direktur Rusmin Akui Ulah Operator SPBU Nakal

POSKOTA. CO – Oknum operator SPBU 34-015124 Jatake, Win, akhirnya diberhentikan kerja setelah diungkap Direktorat Metrologi Ditjen Perlindungan Konsumen & Tertib Niaga Kementerian Perdagangan. Menyusul viral konsumen mengungkap praktek kecurangan.

“Kami segera menelusuri video viral keluhan masyarakat yang diunggah media sosial 1 Maret berjudul Oknum operator nakal di SPBU di daerah Jatake, Tangerang,” ujar Direktur Metrologi, Rusmin Amin, dalam rilis yang diterima media, Sabtu (17/4/2021).

Dijelaskannya, penyelidikan institusinya diawali pemeriksaan tanda tera & melakukan pengujian kebenaran. Hasilnya, seperti dilaporkan Unit Pelayanan Terpadu Metrologi Kota Tangerang, menyebut tidak ada masalah dengan metrologi legal Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum milik Koperasi Kodam Jaya.

“Tanda sah 2021 masih terpasang dengan baik. Juga hasil pengujian pompa ukur bahan bakar minyak masih batas kesalahan yang diijinkan (BKD) yaitu 0,5%,” urai Direktur Rusmin.

Sementara tim pengawas SPBU Jatake menemukan kecurangan yang dilakukan Win, oknum operator kemudian memutuskan memberhentikan kerjanya.

Sebelumnya, video viral dibuat 19 Februari 2021 itu membongkar trik oknum operator SPBU Jatake, yang diduga berbuat curang. Saat itu konsumen melakukan pengisian BBM Rp 50.000 tetapi hanya terisi Rp 45.000.

SANKSI PIDANA

Di tempat terpisah Dirjen PKTN Kemendag, Veri Anggrijono, mengisyaratkan keluhan konsumen sekecil apapun yang dilaporkan segera ditindaklanjuti agar terhindari kerugian & kecurangan.
“Wujud kepedulian Kemendag dengan menindaklanjuti keluhan masyarakat yang merasa dirugikan, & Kemendag memastikan selalu hadir melindungi konsumen,” ujar Dirjen Veri, yang siap mencanangkan Hari Konsumen Nasional pada 20 April ini.
Bagi pelaku usaha, sambung Direktur Rusmin Amin, bisa dikenai sanksi pidana jika tidak melakukan tera atau tera ulang alat ukur, timbang & perlengkapan lainnya (UTTP) sesuai UU nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
“Sanksi pidana diberikan untuk memastikan konsumen menerima hak sesuai yang dibayarkan sekaligus menghindari pedagang atau pelaku usaha nakal,” tutup Rusmin Amin. (dk)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *