oleh

Desa dan Kelurahan Berperan Besar Turunkan Stunting lewat 1.000 HPK

JAKARTA-Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK) BKKBN RI, Nopian Andusti, SE, MT, mengingatkan kembali besarnya peran aktif desa/kelurahan dalam penyelamatan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Hal ini ia sampaikan pada sambutannya di acara Webinar Praktik Baik Desa/Kelurahan Bebas Stunting (De’Best) di 1000 HPK Tahun 2024 Seri 4, Selasa (24/09/2024), yang disiarkan secara langsung di akun Youtube BKKBNOfficial.

“Untuk mencegah dan menurunkan angka stunting, perlu berbagai inovasi terutama di  tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan kelompok kegiatan BKB/posyandu yaitu desa/kelurahan.  Desa/kelurahan memiliki peran yang besar dalam penyelamatan 1000 Hari Pertama Kehidupan,” ujarnya, seraya menambahkan stunting disebabkan oleh faktor multi dimensi.

“Intervensi yang paling menentukan yaitu pada 1000 HPK, antara lain: 1) praktek pengasuhan yang kurang baik; 2) terbatasnya layanan kesehatan termasuk layanan ANC (ante natal Care), post natal dan pembelajaran dini yang berkualitas; 3) kurangnya akses ke makanan bergizi; 4) kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi,” jelasnya.

Sebesar 95,09% desa/kelurahan telah melaksanakan kelas Bina Keluarga Balita (BKB) menurut Laporan Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting tahun 2023.

Analis Kebijakan Ahli Madya Kementerian Desa PDTT Ir. Eppy Lugiarti, MP dalam kesempatan yang sama mengatakan bahwa Kementerian Desa PDTT selalu mendukung Percepatan Penurunan Stunting sebagai Program Prioritas Nasional dan membeberkan kriteria Desa Bebas Stunting pada 1000 HPK.

“Kriteria Desa Bebas Stunting pada 1000 HPK meliputi tiga: 1) Penurunan stunting yang signifikan; 2) Mempunyai dukungan anggaran yang tercantum dalam Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran Desa/Kelurahan: 3) Memiliki inovasi untuk menjawab permasalahan terkait penurunan stunting di desa/kelurahan,” imbuhnya.

Bahkan, menurutnya, Kementerian Desa PDTT telah melakukan bimbingan teknis terpadu terhadap para Kader pemberdayaan Masyarakat Desa (KPM), kader Posyandu, Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan Tim Percepatan Penurunan Stunting Desa hingga memberikan pengharagaan Desa Berkinerja Baik dalam konvergensi Percepatan Penurunan Stunting.

Inovasi Desa

Desa Lewoeleng, NTT, berhasil menurunkan stunting dari 60% pada tahun 2022 menjadi 5,1% di tahun 2024. Ini berdasarkan data dari Petugas Gizi Kecamatan Lebatukan dengan gebrakan program GENTING DEG-DEKAN ASIK (GEmpur stuNTING DEnGAN penDEKatan pembANgunan terintegrASI dan Kolaboratif).

Inovasi aksi cegah stunting GENTING DEG-DEKAN ASIK di bidang sanitasi ditandai adanya sumber air minum desa, setiap keluarga wajib memiliki media cuci tangan sebagai  syarat kalau mau mendapatkan bansos pemerintah.

Sementara itu, Kepala Desa Pekan Tanjung Beringin Sumatera Utara Ir. Indra Syahputra yang juga memaparkan inovasi desanya mengatakan beberapa inovasi yang pemerintah desa lakukan di antaranya menu-menu olahan makanan balita stunting yang unik dan menarik namun tetap bergizi seimbang untuk balita.

“Ada ‘Mancing Bakso’ yang dibuat berbahan daging ikan nila bantuan dari Aqua Farm. Ada ‘Bedagai Cup’ yang tahun 2023 juara 2  tingkat Provinsi Sumatra Utara. Kemudian ada ‘Satelit’ (sayur tepung lilit ikan telur), dan ‘Bento Natisa DP’ (nasi telur ikan sayur Desa Pekan)”.

Inovasi lainnya dipaparkan Kepala Desa Hamayung, Kalimantan Selatan, Yahya Rasyadi. “Inovasi BKB Kasurga Badayung yang dilakukan untuk mendukung percepatan penurunan stunting di Desa Hamayung dengan mengoptimalkan kelompok kader BKB dalam mendampingi Keluarga Berisiko Stunting. Layanan yang diberikan berupa penyuluhan dan konsultasi kepada ibu hamil dan keluarga yang memiliki balita,” paparnya.

Desa selanjutnya yang mempresentasikan inovasinya dalam menurunkan stunting adalah Desa Kalimantong, Nusa Tenggara barat.

“Cara penurunan stunting tentu ada inovasi-inovasi yang kami beri nama ‘Pos Giat Beli Tas’. Ini adalah singkatan dari Pos Gizi Masyarakat Bersama Lintas Sektor Tekan Angka Stunting yang bertujuan untuk mengoptimalkan anak tumbuh optimal berkualitas dan cerdas,” jelas Sekretaris Desa Hasanuddin Karing, S.T. yang mewakili Kepala Desa Kalimantong Ayubar.

Pencegahan dan pendampingan oleh Tim Pendamping Keluarga dengan sasaran calon pengantin, ibu hamil, ibu nifas dan baduta. Tentu dalam pelaksanaannya memakai anggaran pemerintah desa yang bersumber dari Dana Desa untuk anggaran kesehatannya dari tahun ke tahun, tutupnya. (*/fs)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *