JAKARTA – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Pemerintah Provinsi Maluku Utara sepakat meningkatkan beberapa sinergi. Kerjasama itu mulai dari perencanaan, pengendalian, serta akuntabilitas keuangan dan pembangunan di lingkup Pemprov Malut.
Kesepakatan kedua belah pihak ditandai dengan pendantanganan kerja sama yang diteken Gubernur Malut Sherly Tjoanda dan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Setya Nugraha, di Kantor Pusat BPKP, Jakarta Timur, Rabu (30/7).
Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, sejumlah permasalahan masih membayangi penyelenggaraan pemerintahan di daerah, di antaranya kualitas pengelolaan keuangan yang belum optimal, lemahnya tata kelola dan pengendalian intern, serta kurang berdampaknya fungsi pengawasan internal (APIP). Selain itu, isu integritas juga dinilai sebagai tantangan besar yang harus segera diatasi.
Ateh mengapresiasi Pemprov Malut atas inisiatif dan kepercayaannya dalam memperkuat pengawasan dan tata kelola daerah. Ia menekankan bahwa keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh kualitas akuntabilitas dan integritas penyelenggaraan pemerintahan.
“Pengawalan akuntabilitas keuangan dan pembangunan sangat krusial untuk memastikan tercapainya tujuan pembangunan daerah. Kami menaruh harapan besar agar kerja sama ini membawa manfaat nyata bagi masyarakat Maluku Utara,” ujar Ateh.
Gubernur Sherly mengatakan, penandatanganan kerja sama antara Pemprov Malut dengan BPKP merupakan langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam peningkatan akuntabilitas keuangan dan pembangunan serta penguatan pengawasan dalam mendukung dan meningkatkan kinerja pelayanan publik.
”Melalui Nota Kesepahaman ini, diharapkan terbangun sinergi dan kolaborasi yang kokoh antara Pemprov Malut dan BPKP untuk mengawal pembangunan daerah secara lebih terarah dan akuntabel,” kata Sherly. (Ifand/jo)
Komentar