ANTISIPASI KECELAKAAN, DPU KOTA CIREBON TUTUP JALAN BERLUBANG – Poskota.co

ANTISIPASI KECELAKAAN, DPU KOTA CIREBON TUTUP JALAN BERLUBANG

POSKOTA.CO – Curah hujan yang tinggi di akhir pekan bulan ini, membuat sejumlah jalan mengalami kerusakan. Seperti di Jalan Cipto Mangunkusumo, Kota Cirebon, petugas pemeliharaan jalan dan jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Cirebon, Rabu, (15/3), sekitar pukul 10.30 WIB, turun ke jalan dan memperbaiki jalan rusak tersebut dengan cara menambalnya.

“Ini sebagai bentuk pemeliharaan jalan, sekaligus antisipasi lakalantas akibat jalan berlubang,” ujar H Dedi, petugas dari Dinas PUPR Kota Cirebon.

Sejumlah petugas pemeliharaan jalan dan jembatan Dinas PUPR Kota Cirebon, Rabu, (15/3), turun ke jalan dan memperbaiki jalan rusak dengan cara menambal.
Sejumlah petugas pemeliharaan jalan dan jembatan Dinas PUPR Kota Cirebon, Rabu, (15/3), turun ke jalan dan memperbaiki jalan rusak dengan cara menambal.

Menurut H Dedi, intensitas hujan di Kota Cirebon begitu tinggi, ditambah dengan volume kendaraan yang melintas di jalan kota, tentu sangat berpengaruh terhadap kondisi aspal jalan. Sebagai bentuk antisipasi, pemeliharaan jalan pun dilakukan yakni dengan menambal sejumlah jalan berlubang yang keberadaannya bisa membahayakan bagi pengguna jalan.

Sementara menurut Sekretaris Dinas PUPR Ir Yudi Wahono, Dinas PUPR tetap berkomitmen dengan terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya dengan menerjunkan petugas di bidang pemeliharaan jalan untuk mengantisipasi lakalantas (kecelakaan lalu lintas) akibat jalan berlubang.

“Ya ini bagian dari tugas kami, pelayanan masyarakat menjadi utama, sehingga pemeliharaan jalan kami lakukan agar mengurangi jalan berlubang yang rusak akibat curah hujan tinggi serta bertambahnya volume kendaraan di kota,” terang Yudi.

Hal senada juga diungkapkan, Margo MT, Kabid Bina Marga, kerusakan jalan tak bisa dihindari akibat tingginya curah hujan di Kota Cirebon. Selian itu, tingginya volume kendaraan pun tak bisa dihindari, sehingga keduanya bisa berpengaruh terhadap ketahanan jalan.

“Pemeliharaan jalan merupakan bagian dari bentuk pelayanan kepada masyarakat, tentu ini kami lakukan sebagai bentuk pula antisipasi kecelakaan lalu lintas semoga masyarakat tetap nyaman, sekalipun belum semua kerusakan jalan terkaver, tetapi kami tetap berkomitmen,” ucap Margo. (*/din)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Permohonan Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan akademisi ke Mahkamah Konstitusi (MK) sejalan dengan isi Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bahkan, dalam RUU tersebut hukuman perzinaan akan diperberat dari sembilan bulan penjara menjadi terancam lima tahun penjara. Pemerintah menanggapi permohonan akademisi terkait permintaan kriminalisasi lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) dan kumpul kebo, di mana materi itu juga masih dibahas di dalam DPR. Sebagai contoh, dalam Pasal 484 Ayat (1) Huruf e RUU KUHP berbunyi, "Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan dipidana lima tahun penjara". Pandangan pemerintah dalam hal ini disampaikan oleh Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Yunan Hilmy dalam sidang lanjutan uji materi KUHP di ruang sidang MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (19/7). Yunan menyebut, pembahasan RUU ini terkesan lambat karena ada beberapa kendala. "Lamanya penyusunan RUU KUHP dipengaruhi banyaknya dinamika di antaranya masalah budaya, agama serta hal-hal lain yang dalam implementasinya harus dapat diukur secara jelas," kata Yunan. Sebab, dalam merumuskan ketentuan pidana berbeda dengan merumus ketentuan lain. Yunan mengatakan, untuk mengukur suatu norma pidana harus dapat dibuktikan secara hukum sehingga untuk dapat memutus suatu norma pidana memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu, pemerintah mengatakan para pemohon dapat memberikan masukan hal ini kepada pemerintah atau DPR. "Dalam rangka turut serta mengatasi problematika pembahasan RUU KUHP, para pemohon dapat memberikan sumbangan pemikirannya terhadap materi RUU KUHP terutama masalah perzinaan, pemerkosaan dan homoseksual. Materi RUU KUHP itu masih dibahas di DPR, dan akhir Agustus mendatang akan kembali dirapatkan usai masa reses DPR. Hukum Penjara Sebelumnya, Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan para akademisi lain meminta homoseks dan pelaku kumpul kebo dihukum penjara. Mereka meminta Mahkamah Konstitusi menafsir ulang Pasal 292. Selain Euis, ikut pula menggugat para akademisi lainnya yaitu Rita Hendrawaty Soebagio SpPsi, MSi, Dr Dinar Dewi Kania, Dr Sitaresmi Sulistyawati Soekanto, Nurul Hidayati Kusumahastuti Ubaya SS, MA, Dr Sabriaty Aziz. Ada juga Fithra Faisal Hastiadi SE, MA, MSc, PhD, Dr Tiar Anwar Bachtiar SS, MHum, Sri Vira Chandra D SS, MA, Qurrata Ayuni SH, Akmal ST, MPdI dan Dhona El Furqon SHI, MH. (*)