BOGOR – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai masih memerlukan perbaikan dalam pelaksanaannya, khususnya terkait distribusi dan akurasi penerima manfaat.
Dosen dari Departemen Ilmu Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University Deni Lubis mengungkapkan, program tersebut memiliki tujuan sosial yang baik, namun implementasinya di lapangan belum sepenuhnya efektif. Pandangan tersebut disampaikannya dalam kegiatan diskusi strategis yang berlangsung di Kampus Dramaga, Bogor pada Rabu (29/4/2026).
Menurut Deni, secara konsep, Program MBG sejalan dengan nilai-nilai ekonomi syariah yang menekankan pentingnya distribusi kesejahteraan kepada kelompok rentan. Ia membandingkan semangat program ini dengan zakat, yang bertujuan membantu masyarakat yang membutuhkan.
Namun demikian, ia menilai, masih terdapat ketidaktepatan dalam penyaluran. Di lapangan, ditemukan sejumlah penerima yang tidak memanfaatkan makanan yang disediakan, karena telah membawa bekal sendiri atau memiliki alternatif lain. Kondisi ini dinilai berisiko menimbulkan pemborosan, sekaligus menunjukkan bahwa bantuan belum sepenuhnya menyasar kelompok yang benar-benar membutuhkan.
Sebagai solusi, Deni mengusulkan agar Program MBG dikaitkan dengan basis data bantuan sosial yang sudah ada, seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Melalui integrasi tersebut, bantuan dapat disalurkan secara lebih fleksibel, misalnya dalam bentuk bahan pangan yang bisa ditukarkan melalui koperasi yang ditunjuk pemerintah.
Ia juga menilai, pendekatan ini berpotensi memperkuat ekonomi lokal, karena kebutuhan pangan dapat dipasok langsung oleh petani setempat melalui sistem koperasi. Selain meningkatkan ketepatan sasaran, skema tersebut dinilai mampu membuat penggunaan anggaran lebih efisien serta memberikan dampak ekonomi yang lebih luas.
Deni berharap, berbagai masukan ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam menyempurnakan pelaksanaan Program MBG ke depan, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.
“Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, tetapi juga mampu menghasilkan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat, terutama bagi petani lokal dan pelaku koperasi,” ujarnya, dikutip media ini, Selasa (5/5/2026).
“Harapan saya, masukan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi pemerintah agar implementasi Program MBG semakin efektif, efisien, dan memberikan manfaat optimal bagi kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” tegas Deni. (*/yopy)
Komentar