JAKARTA – Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta menegaskan bahwa orientasi pelayanan publik harus menjadi prioritas utama dalam rencana Pemprov DKI Jakarta mengubah status PAM Jaya dari Perumda menjadi Perseroda.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua PWNU DKI Jakarta Husny Mubarok Amir bahwa secara teori perubahan status ke Perseroda dapat memperkuat investasi, memperbaiki tata kelola, serta membuka peluang bagi PAM Jaya untuk berkembang lebih besar. Namun, Husny mengingatkan agar perubahan tersebut tidak menggeser pelayanan air bersih menjadi orientasi bisnis semata.
“Kami memahami tujuan baik Gubernur Pramono Anung, tetapi jangan sampai pelayanan air bersih justru seolah terlihat menjadi barang dagangan,” ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (18/9/2025).
Husny menegaskan bahwa pihaknya mendukung gagasan Gubernur Pramono Anung untuk mengembangkan PAM Jaya, tetapi tetap menuntut akuntabilitas dan transparansi dari Pemprov DKI Jakarta. “Kami mendukung jika orientasinya jelas dan berpihak pada warga. Jika tidak, kami akan menjadi pihak yang pertama mengingatkan,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa dukungan masyarakat terhadap rencana tersebut hanya akan kuat apabila pemerintah menjamin tarif tetap terjangkau dan kualitas layanan meningkat. “Kalau investasi masuk tapi tarif naik, ini jelas akan menimbulkan ketidakpercayaan. Jadi perlu mekanisme kontrol yang ketat,” kata Husny.
Lebih lanjut, Husny menyarankan agar Pemprov DKI Jakarta membuka ruang dialog yang lebih luas dengan masyarakat sebelum memutuskan kebijakan strategis seperti IPO PAM Jaya karena ini menyangkut hajat hidup bagi semua makhluk hidup. Apalagi masih ada sejumlah fraksi DPRD DKI yang menolak gagasan tersebut, ditambah massa dari beberapa organisasi masyarakat sempat berdemo di gedung DPRD untuk menolak perubahan tersebut karena berpotensi membuat harga air bersih melonjak di kemudian hari. “Transparansi adalah kunci utama, kami mendukung arah perbaikan tetapi jangan lupa melibatkan publik.” tutup Husny. (jo)
Komentar