oleh

Prioritaskan PNS DKI, Pakar Hukum Tom Pasaribu Ingatkan Pramono Waspadai Penyusupan Jenderal Jadi Sekda

JAKARTA – Pakar Hukum Tata Negara Tom Pasaribu menegaskan bahwa posisi Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta harus diisi oleh sosok yang benar-benar memahami arah dan kebijakan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Menurutnya, Sekda merupakan ujung tombak kebijakan gubernur yang berdampak langsung pada masyarakat.

“Sekda itu harus betul-betul memahami kebijakan gubernur, karena kebijakan itu dibuat untuk kepentingan rakyat,” kata Tom Pasaribu di Jakarta, Selasa (14/10). Tom menjelaskan, figur Sekda ideal harus mampu menuntaskan berbagai persoalan lintas lembaga, termasuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan DPRD DKI Jakarta.

Kalau ada masalah yang bersinggungan dengan pusat atau DPR, sambung Tom, Sekda itu yang jadi ujung tombak untuk mencari solusi. Ia juga menyoroti pentingnya keharmonisan internal di lingkungan ASN Pemprov DKI. “Kondisi ASN DKI saat ini sudah mulai terkotak-kotak dan tidak sejalan secara batin, sehingga pemilihan Sekda perlu mempertimbangkan figur yang paham kultur dan birokrasi,” tambah Tom.

“Pertama, prioritaskan dulu kesempatan kepada ASN DKI untuk menduduki jabatan Sekda. Kalau memang tidak ada yang memenuhi kriteria, baru dibuka open bidding. Jangan sampai kesannya ASN DKI tidak ada yang mampu. Nyatanya waktu Sekda dijabat orang dari luar Pemprov DKI, hasilnya juga gitu-gitu saja,” tegasnya.

Tom mengingatkan Gubernur Pramono agar waspada terhadap wacana penempatan perwira tinggi TNI atau Polri berpangkat jenderal bintang dua sebagai Sekda DKI. “Langkah tersebut berpotensi menggeser prinsip profesionalisme ASN di lingkungan pemerintahan daerah. Mas Pram harus serius dan hati-hati. Jabatan Sekda DKI itu prestisius, jadi jangan sampai dipengaruhi faktor politik atau like and dislike partai,” harapnya.

Menurutnya, Sekda ideal adalah sosok yang mampu menjaga komunikasi antara Gubernur dan DPRD, serta memahami nilai-nilai kebatinan kepemimpinan gubernur. “Sekda itu bukan hanya administratif, tapi juga harus punya rasa, mampu menjaga harmoni, dan memahami arah kebijakan gubernur,” pungkasnya. (jo)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *