POSKOTA.CO – Alexander Rubi Setyoadi dilantik sebagai Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DKI Jakarta oleh Penjabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta sementara, Heru Budi Hartono (HBH) berlangsung di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Senin (9/1/2023).
Pada kesempatan yang berbahagia ini, orang pertama di Balai Kota DKI mengucapkan selamat kepada pejabat yang baru dilantik serta berharap bisa mengawal program pembangunan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berkembang lebih baik lagi kedepannya. “Saya ucapkan selamat kepada pejabat yang baru dilantik, selamat bergabung di Balai Kota DKI,” ujarnya.
Dia juga berpesan kepada pejabat yang baru dilantik bisa menjalankan tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan khusunya di bidang pengawasan keuangan negara atau daerah serta pembangunan nasional. “Harapannya bisa membimbing, mengarahkan, dan berdiskusi dengan Pemprov DKI Jakarta untuk membantu mengawal,” harapnya.
Turut hadir pada pelantikan kali ini diantaranya pejabat teras dilingkungan Pemprov DKI Jakarta yakni, Pj Sekretaris Daerah DKI Jakarta Uus Kuswanto, Deputi Gubernur Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Marullah Matali, Asisten Pemerintahan (Aspem) Sekda DKI Sigit Wijatmoko, dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Michael Rolandi Cesnanta.
Ditempat terpisah, Budi Tokoh Masyarakat (Tomas) berharap PJ Gubernur DKI tidak hanya melantik pejabat di tingkat Provinsi DKI saja, melainkan menempatkan pejabat di tingkat kelurahan. Sebab, kata tokoh ini banyak kursi lurah yang kosong di wilayah Jakarta Pusat diantaranya kursi kosong itu yaitu, Lurah Cempaka Putih Barat, Gambir, Kebon Sirih dan Tanah Tinggi.
Menurutnya, PJ Gubenur Heru harus juga memikirkan kekosongan jabatan kursi lurah karena sangat berdampak terhadap pelayanan masyarakat (Pelmas). “Semestinya segera di isi karena berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Jangan lagi ada Pelaksanana Tugas (PLT) oleh lurah, kasihan kan jadi tambah kerjaan pak lurah,” kata dia.
Penempatan pejabat juga kata dia yang benar-benar layak untuk menempati kursi lurah dengan catatan pejabat yang cerdas, berpengalaman, mau kerja, sering blusukan ke wilayah sehingga tahu persis permasalah dibawah. “Tidak boleh lagi ada pejabat titipan. Kemudian, pejabat yang kelamaan menjabat juga semestinya dimutasi untuk lebih berkembang berinovasi di wilayah lain sebagai upaya penyegaran birokrasi,” ungkap tokoh ini. (van/fs)
Komentar