JAKARTA – Sungguh ironis, ada program stunting di daerah yang memiliki anggaran sebesar Rp 10 miliar, tetapi sampai ke rakyat hanya Rp 2 miliar. Para kepala daerah juga ditipu oleh sejumlah oknum pejabat di bawahnya yang main-main terhadap penggunaan anggaran untuk keuntungan pribadi.
Hal itu dikatakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat Rapat Koordinasi Nasional Keuangan Daerah di Jakarta, Rabu (18/12/2024). Tito meminta Direktur Jenderal Keuangan Daerah untuk memelototi belanja-belanja daerah yang tidak efisien tersebut.
Menurutnya, para kepala daerah perlu mengubah pola pikir terhadap program-program tersebut. “Contohnya ada program stunting, anggarannya Rp10 miliar. Rapat koordinasi, studi banding dan lain-lain Rp 6 miliar. Tapi yang jadi makanan untuk ibu hamil sama anak di bawah dua tahun hanya Rp 2 miliar. Rp2 miliar lagi dievaluasi,” ungkap Tito.
Para kepala daerah diingatkan Tito jangan sampai tertipu oleh para pejabat di bawahnya yang main-main terhadap penggunaan anggaran. Penggunaan anggaran untuk program-program biasanya dikelola oleh Sekretaris Daerah, Badan Pendapatan Daerah, atau Badan Keuangan dan Aset Daerah.
Dikatakan Mendagri Tito, pemerintah ingin membuat perubahan supaya anggaran negara atau daerah lebih efisien serta membuat pendapatan menjadi banyak. Dengan pendapatan banyak dan belanja efisien, maka daerah akan bangkit sesuai semangat otonomi daerah.
Begitu juga izin perusahaan harus betul-betul dilaksanakan. “Buatkan mal layanan publik yang sudah kita setting menjadi model satu pintu, mudah semua,” ujarnya.
Daerah-daerah yang memiliki pendapatan lebih tinggi dibandingkan transfer dari pusat akan berjalan secara mandiri. Sebab, anggaran yang kuat daerah tersebut bisa leluasa membuat program apapun untuk kesejahteraan rakyat. (Omi/jo)
Teks foto: Mendagri Tito Karnavian saat Rapat Koordinasi Nasional Keuangan Daerah.
Komentar