oleh

Gugatan Alih Fungsi Lahan RRI Cimanggis Sudah Didiskusikan sejak 2009

-Megapolitan-108 views

POSKOTA.CO – Gugatan alih fungsi aset RRI di kawasan Cimanggis, Depok yang kini telah berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat belakangan ini sudah melalui perdebatan dan diskusi yang panjang sejak tahun 2009 di lingkungan Dewan Pengawas dengan jajaran Direktur Utama RRI jadi tidak ada sangkut-paut urusan pribadi antaranggota Dewan Pengawas (Dewas) dan Dirut RRI.

“Saya tegaskan, bahwa saya dan Pak Rohan secara pribadi tidak ada masalah, kita sering bertemu dalam berbagai meeting dewas dan direksi hingga hari ini. Saya kira ini pengalihan isu Cimanggis,” kata Dewas LPP RRI Frederik Ndolu ketika dihubungi melalui pesan singkat, Rabu (13/1/2021).

Terlebih, tambah Frederik, Dewan Pengawas LPP RRI ditetapkan DPR dan dikeppreskan oleh presiden, untuk mengawasi secara strategik LPP RRI sehingga hubungan dewas dan direksi merupakan hubungan profesional.

“Bahkan dalam kegiatan apa pun, Dirut Rohanudin kerap memberikan apresiasi dalam berbagai kesempatan termasuk saat ayah saya meninggal pada 11 September 2018, Pak Rohan datang melawat ke Kupang,” imbuhnya sambil menambahkan, sehingga jelas saya sama sekali tidak ada masalah pribadi, namun dirinya baru menyadari saat mengetahui ketika saya dilaporkan ke Polda Metro Jaya dituduh mencemarkan nama baiknya dan melanggar UU ITE.

Seperti diketahuinya oleh kuasa hukum, diminta melapor kembali, tapi kata Freddy, dia tidak ingin terpancing ke urusan pribadi, tetap konsisten masalah institusi.

“Saya tidak ingin terjebak lapor melapor urusan pribadi,” tuturnya seraya menambahkan, dan belum mengambil langkah hukum melapor karena khawatir, keadaan seperti ini ada pihak yang sedang menghendaki situasi seperti ini.

Perdebatan alih fungsi lahan atau aset RRI sebetulnya sudah sejak tahun 2009 antara pemerintah melalui Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan Dirut RRI Parni Hadi saat itu yang berencana lahan tersebut ingin dibuat telaga RRI. Namun tahun 2015 diskusi kembali terjadi antara JK dengan Dirut RRI kemudian muncul rencana alih fungsi aset RRI untuk bangun Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII). Aset RRI diawali dengan BAST dengan Kementerian Agama 2017 ternyata kemudian dilakukan secara diam-diam mengubah kepemilikan melalui sertifikat dari No 00001 milik RRI, berubah menjadi 00002 menjadi milik Kemenag.

Menurut Frederik Ndolu yang menjadi anggota LPP RRI tahun 2016-2021, bahwa perjanjian dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) alih fungsi aset ke Kemenag belum ditepati hingga kini. Kecuali, percepatan pembangunan UIII, setelah sertifikat RRI bernomor 00001, tiba-tiba berubah menjadi 00002 menjadi milik Kementerian Agama. Faktanya, UIII sudah hampir selesai dibangun, ironinya, RRI malah masih mengemis lahan di tanahnya sendiri untuk bangun lokasi pemancar.

Bahkan menurut dewas, wakil publik yang akan berahir April 2021 itu, proses somasi kepada Dirut RRI M Rohanudin sudah berlangsung tiga kali somasi, waktu maksimal untuk komunikasi, tapi tidak ditanggapi Dirut RRI sehingga akhirnya bertemu di pengadilan.

“Saya minta semua pihak tidak menggiring isu pengalihan aset Cimanggis menjadi isu konflik pribadi saya dan Pak Rohan,” ujarnya.

Sebelumnya, Dewas LPP RRI Frederik Ndolu melalui kuasa hukumnya Zainal Arifin melakukan gugatan ke PN Jakpus terhadap Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI) periode tahun 2016-2021 M Rohanudin, Menteri Agama RI Lukman Hakim Saefudin, Menteri Keuangan dan Menteri Negara Tata Ruang/Kepala BPN dalam kasus lahan RRI di Kelurahan Cisalak, Cimanggis, Kota Depok.

“Dirut LPP RRI M Rohanudin berikut tiga menteri merupakan 13 orang yang digugat terkait kasus perubahan sertifikat No 00001 lahan LPP RRI seluas 1.425.889 meter persegi di Kelurahan Cisalak, Kecamatan Cimanggis,” tambahnya. (anton)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *