oleh

Empat Kepala Daerah di Bodebek Sepakat Minta PSBB Diperpanjang hingga 22 Mei

POSKOTA.CO – Empat kepala daerah masing-masing Wali Kota Bekasi, Bupati Bekasi, Bupati Bogor dan Wali Kota Bogor sepakat untuk memperpanjang pemberlakuan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) hingga 22 Mei mendatang.

Kesepakatan tersebut disampaikan usai Rapat Evaluasi PSBB di wilayah Bodebek yang berlangsung di Pendopo Bupati Bogor, Minggu (26/4/2020) sore.

Rapat Evaluasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) wilayah Bodebek yang digelar di Pendopo Bupati Bogor, Minggu (26/4/2020) sore dihadiri Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, Bupati Bogor Ade Yasin, Wakil Wali Kota Bogor Dedie Rachim, dan Bupati Bekasi yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan Kabupaten Bekasi Juhandi.

Bupati Bogor pada rapay tersebut mengungkapkan, esensi yang tidak jelas terhadap penerapan PSBB. Dia memberi contoh pengetatan jam operasional ritel dan sejenisnya masih banyak perdebatan.

Ade Yasin juga meminta ketegasan, bahwa wilayah yang terlewati kereta api harus ada pengetatan penumpang.

“Selain itu juga penumpang diwajibkan menggunakan masker dan menjaga jarak atau pichycal distencing, dan juga PSBB harus diperpanjang lagi,” ucap Bupati Bogor.

Sementara itu Wali Kota Bekasi mengungkapkan, walaupun karakteristiknya berbeda beda di setiap kabupaten ataupun kota tetapi kita mempunyai masalah yang sama yaitu Covid-19.

“Kita juga belum maksimal dalam pengetatan di perbatasan wilayah masing-masing. Yang dibatasi bukan hanya di tempat umum seperti terminal saja tetapi harus juga diberlakukan di setiap pasar-pasar tradisionalnya, misalnya juga jarak antara pedagang diterapkan,” ujar Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi.

Pepen, begitu panggilan akrabnya, menyarankan dibuatkan sistem penjualan online atau sistem antar sehingga pembeli tidak terlalu menumpuk, kemudian jam operasional pasar juga harus ditentukan.

“Ekonomi masih bisa tumbuh lagi, sedangkan nyawa tidak dapat kita bangkitkan lagi. Jadi peran kita sebagai kepala daerah adalah menyelamatkan warga masyarakatnya, dengan pemberlakuan PSBB salah satunya dan yang kedua adalah bansos berupa sembako.

“Hal lainnya, kasus semakin bertambah . Maka dari itu pentingnya perpanjangan PSBB,” ujar Wali Kota Bekasi.

Wakil Wali Kota Bogor pun menyampaikan terkait analisis sembilan sektor yang dikecualikan, di mana tempat ibadah sudah ditutup, namun pabrik masih berjalan.

‘Seharusnya kita sebagai kepala daerah diberi kewenangan untuk menutup pabrik di luar yang dikecualikan,’ tegas Wakil Wali Kota Bogor

Kemudian yang terakhir statmen dari Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Bekasi Juhandi mengungkapkan, karena berdekatan dengan Jakarta, jika PSBB tidak diperpanjang maka tidak ada penyelesaian. Selain itu juga harus ada tindakan atau hukuman untuk pelanggar PSBB.

“Ke masjid atau ke tempat ibadah saja sudah dilarang, tetapi pabrik masih buka, kami berharap kalau memang kita sepakat, harus penguatan-penguatan di pelaksanaanya,” papar Juhandi.

Wilayah di Bodebek , lanjut Juhandi, selalu mengimbangi DKI. Untuk itu, Pemda Kabupaten Bekasi juga berharap PSBB diperpanjang, tetapi dikuatkan di lapangan terkait sanksi bagi pelanggarnya.

Dari pertemuan empat kepala daerah di Bodebek itu menghasilkan sebuah kesepakatan bersama, perpanjangan PSBB ditujukan ke Kementerian Kesehatan melalui Gubernur Jawa Barat dan meminta batas akhir PSBB sampai tanggal 22 Mei 2020. (agus suzana)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *