JAKARTA–Jalan Merdeka Barat arah menuju Istana Negara, Jakarta Pusat ditutup menjelang aksi unjuk rasa kaum buruh menolak program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), Kamis (6/6/2024). Para buruh berkumpul di sekitar Patung Kuda Silang Monas.
Ruas jalan menuju Istana Negara ditutup pakai beton dan kawat berduri. Puluhan massa berpakaian serba hitam dengan kepala tertutup bandana merah berlogokan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) berbaris di sekitar patung itu.
Ada juga massa yang berpakaian serba hijau dengan kemeja bertulisan Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan (FSPKEP). Sejumlah spanduk terbentang di mobil-mobil orasi bertuliskan, “Tolak PP tentang Tapera”, “Cabut Omnibus Law UU Cipta Kerja”, dan “Tolak aturan KRIS BPJS Kesehatan”.
Diperkirakan ribuan buruh yang berasal dari Jabodetabek dikabarkan akan melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Negara. Massa akan melakukan long march dari depan Balai Kota Jakarta untuk menyuarakan penolakan terhadap sejumlah hal, di antaranya Tapera.
Massa juga akan menyuarakan penolakan terhadap beberapa isu diantara, Tapera, mahalnya uang kuliah tunggal (UKT), menolak kebijakan kamar rawat inap standar (KRIS) BPJS Kesehatan. Serta, Tolak Omnibuslaw UU Cipta Kerja dan Hapus Outsourching, Tolak Upah Murah (HOSTUM).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera pada 20 Mei 2024.
Massa menyoroti pemotongan gaji para pekerja, termasuk karyawan swasta dan pekerja mandiri, sebesar 3 persen per bulan sebagai iuran peserta Tapera. Besaran itu dibayarkan dengan perincian 0,5 persen oleh pemberi kerja dan 2,5 persen ditanggung oleh pekerja.
Berdasarkan Pasal 68 PP Nomor 25/2020, tertulis bahwa pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerja kepada Badan Pengelola Tapera paling lambat tujuh tahun sejak tanggal berlakunya peraturan tersebut.
Artinya, pendaftaran kepesertaan dana Tapera, termasuk pemotongan gaji pekerja, wajib dilakukan paling lambat tahun 2027. Menurut PP tersebut, Tapera dibentuk untuk memenuhi kebutuhan setiap orang yang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
Peserta dapat melakukan pencairan dana Tapera ketika masa kepesertaan berakhir, yakni, apabila telah pensiun bagi pekerja; telah mencapai usia 58 tahun bagi pekerja mandiri; peserta meninggal dunia; dan peserta tidak memenuhi lagi kriteria sebagai peserta selama 5 tahun berturut-turut.(Omi)
Komentar