POSKOTA.CO–Bareskrim Polri menetapkan enam tersangka kasus penipuan dengan modus kripto EDCCash. Para pelaku menggunakan investasi illegal seolah-olah memperdagangkan kripto yang dilaunching pada Agustus 2018,
Keenam tersangka masing-masing AY, S, JBA, ED, AWH dan MRS. “Dalam kasus penipuan EDCCash kami menetapkan enam orang sebagai tersangka,” kata Dir Tipideksus Bareskrim Polri Brigjen Helmy Santika, Kamis (22/4/2021).
Pelaku memiliki izin dan terhubung dengan market kripto internasional dengan menggunakan aplikasi EDCCash. Pelaku menjanjikan keuntungan mining 0,5% per hari dan 15% per bulan sesuai saldo yang dimiliki.
Dari hasil tambang berupa koin tersebut dapat ditukarkan setiap saat ke Exchanger (JBA) dalam bentuk rupiah dan dijanjikan oleh tersangka AY untuk menarik member-member baru dengan membuat arisan pembelian kendaraan bermotor dan membuat program Umrah.
Korban diminta melakukan Top Up dengan uang hasil dari arisan dan uang jamaah umrah tersebut. Keuntungan dari mining untuk membeli kendaraan bermotor dan dapat berangkat umrah dari keuntungan EDCCash.
“Market sampai ke luar negeri, harga pasti, setiap hari mining bertambah 0,5%. Bila tidak ada yang beli maka AY yang akan beli. Para peserta arisan dan jamaah umrah dianjurkan menjadi member-member baru EDCCash dan melakukan Top Up agar setiap hari bisa melakukan mining,” ujar Brigjen Helmy.
Tersangka AY menyuruh korban untuk melakukan top up dengan cara transfer uang ke S. Secara bertahap sejak Juli 2019 korban M dengan dana pribadinya dan dana yang bersumber dari anggota arisan.
Jamaah umrah melakukan top up sebanyak 338 kali dengan total keseluruhan sebanyak Rp27.832.099.000, dengan saldo akhir pada wallet EDCCash sebesar 878.017,081 koin.
Hingga saat ini saldo pada wallet EDCCash tidak bisa ditukarkan ke exchanger dan juga tidak dibeli oleh AY. Korban M berikut anggota arisan dan jamaah umrahnya merasa tertipu dan mengalami kerugian Rp27.832.099.000,” ucap Helmy.
Akibat penipuannya tersebut, setidaknya ada sekitar 57 ribu member yang menjadi korban, dengan nilai kerugian mencapai Rp 500.000.000.000.
Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 105 dan/atau Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Pasal 28 Ayat (1) Jo Pasal 45A Ayat (1) dan Pasal 36 Jo Pasal 50 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik.(Omi)
Komentar