oleh

HMS Center Minta Pemerintah Memastikan Bansos Diterima Masyarakat Miskin

POSKOTA.CO – Ketua Umum Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Center Hardjuno Wiwoho meminta pemerintah untuk memastikan bantuan sosial (Bansos) yang disalurkan sampai tepat sasaran dan dapat menyentuh masyarakat miskin yang terkena dampak Covid-19 ini.

Sebab, dampak Covid-19 ini sangat sistemik bagi kehidupan masyarakat, baik bidang kesehatan, sosial dan ekonomi yang intinya pemerintah harus benar benar hadir di masyarakat.

“Intinya, jangan sampai ada masyarakat yang kelaparan. Pemerintah harus siap,” ujar Hardjuno di sela-sela bakti sosial (baksos) di Jalan Kampung Tipar Ciawi, Kecamatan Ciawi, Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/5/2020).

HMS Center berikhtiar untuk terus untuk membantu masyarakat sebagai bentuk komitmen HMS Center untuk berjuang demi kemaslahatan umat khususnya masyarakat Indonesia yang tengah menghadapi penyebaran Covid-19.

“Kami terus bersiar demi kemaslahatan umat. Kami tidak mau umat melarat. Untuk itu, saya harapkan bansos yang diberikan tepat sasaran,” ujarnya sambil menambahkan, salah satu tugas dan peran pemerintah adalah mengurangi beban ekonomi rakyat.

Jangan sampai pemerintah abai serta salah satu tugas negara itu menjamin kesejahteraan bagi rakyatnya. Karena itu, penyaluran bansos oleh pemerintah harus benar dan tepat sasaran yang didukung data akurat dan valid sesuai kondisi riil di lapangan. “Jadi, data penerima bansos jangan serampangan,” tuturnya.

Hadir dalam acara baksos ini Ketua Dewan Pembina HMS Mayjen TNI (Purn) Syamsu Djalal, Bendahara Umum HMS Center Drs Pambudi Pamungkas Karyo, serta Ketua Tim Advokasi Kesehatan HMS Center D’Hiru, Kepala Desa Ciawi H Nana Sumarna, RT-RW, kepala dusun, Badan Usaha Milik Desa, Bimas dan Babinsa.

Rencananya, setelah di Bogor ini, HMS Center akan menggelar baksos serupa di Banten pada Minggu (10/5/2020).

Dalam baksos ini, HMS Center membagikan 2.500 paket Jamu Herbal Kenkona kepada warga yang terdampak Covid-19 di Bogor.

Sementara itu, Ketua Dewan Pembina HMS Mayjen TNI (Purn) Syamsu Djalal meminta pemerintah memperbaiki saluran komunikasi antardepartemen yang terkesan tidak kompak. Kerja sama antarlintas departemen terjalin baik agar memiliki frekwensi yang sama dalam upaya memutus mata rantai Covid-19 ini.

“Jangan seperti sekarang ini. Miskoordinasi antara kementerian terlihat jelas. Menhub bilang boleh mudik, Kepala Gugus Tugas bilang nggak boleh mudik. Kan jadinya kacau,” katanya. (anton)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *