JAKARTA – Netralitas Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rico Sudibyo S.H., M.H., dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Utara (Jakut) dipertanyakan dalam persidangan perkara dugaan pemalsuan surat dan data autentik terdakwa Tony Surjana di Pengadilan Negeri (PN) Jakut, pada Kamis (15/5/2025). Persidangan sudah masuk tahapan keterangan ahli, tetapi korban atau pelapor belum diperiksa dalam persidangan.
Sidang perkara terkait kerugian orang lain, majelis hakim biasanya memerintahkan JPU agar menghadirkan saksi pelapor lebih dahulu untuk didengar kesaksiannya. Namun dalam perkara dugaan pemalsuan terdakwa Tony Surjana, JPU tidak dapat menghadirkan korban atau pelapornya.
Ada apa JPU membiarkan korban atau pelapor tidak diperiksa di persidangan. Sementara pemeriksaan saksi-saksi sudah mau selesai. Sejumlah saksi sudah diperiksa, namun saksi korban belum pernah dihadirkan dalam persidangan. “JPU hanya berdalih saksi korban atas nama Taslimah menderita sakit dan saksi Gozali telah meninggal dunia. Tetapi JPU tidak memberikan surat keterangan pendukung,” kata penasihat hukum terdakwa Tony Surjana, Brian Praneda dalam keterangannya yang didapat POSKOTAONLINE.COM, Minggu (18/5/2025).
Bahkan keterangan dua saksi ahli rencananya akan dibacakan oleh JPU, tetapi diprotes oleh penasihat hukum terdakwa. JPU diminta menunjukkan surat keterangan sakit dan akta kematian. “Kami juga minta saksi ahli dihadirkan langsung di persidangan,” tegas Brian Praneda.
Netralitas JPU menjadi pertanyaan publik, apakah tahapan sidang perkara Tony Surjana sudah sesuai Standard Operational Prosedure (SOP) dalam penanganan suatu perkara atau belum. “Biasanya persidangan sesuai urutan BAP, korbanlah atau pelapor yang lebih dulu diperiksa, lalu memeriksa saksi fakta dan ahli,” tutur Brian Praneda.
Pihaknya mempertanyakan ada apa dengan perkara dugaan pemalsuan surat yang didakwakan JPU terhadap Tony Surjana. “Mengapa belum menghadirkan korban untuk memberikan keterangan atas kerugiannya sesuai dakwaan JPU,” tambah Brian.
Menyikapi belum diperiksanya korban atau korban di persidangan, penasihat hukum terdakwa kebenaran atas laporan korban yang mengatakan mengalami kerugian. “Korban harus dihadirkan dan diperiksa dalam persidangan. Sebab, akibat keterangan korbanlah sehingga terdakwa duduk di kursi pesakitan,” tegas Brian Pranena lagi.
Dalam persidangan sebelumnya sejumlah saksi telah memberikan keterangan di hadapan majelis hakim. Para saksi fakta, yakni pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) Rohmat petugas bagian ukur BPN Jakut, dan Dedi mantan kasi sengketa, bagian gambar BPN Jakut.
Dalam persidangan saksi menjelaskan, verifikasi batas batas tanah yang dimohonkan berdasarkan surat permohonan pengukuran tanah dari Tony Surjana. Hasil pengukuran lokasi tanah tidak ada perubahan batas-batas tanah yang tercatat dalam ukuran tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) yang sudah ada sebelumnya.
Sebelumnya, JPU Rico dalam dakwaannya menyebutkan, pada tahun 1998 dan 1999, terdakwa Tony Surjan mengajukan permohonan kepada Kantor BPN Jakut untuk penggantian blanko sertifikat terhadap SHM No. 512/Pusaka Rakyat, SHM No. 610/Pusaka Rakyat sebagai verifikasi wilayah administrasi dari Kabupaten Bekasi menjadi Jakarta Utara.
Kemudian untuk SHM No. 64/Sukapura dalam rangka mengganti blanko sebagai verifikasi adanya perubahan wilayah administrasi dari Kelurahan Sukapura menjadi Kelurahan Rorotan. Dalam persidangan, para saksi tidak ada yang mengatakan pemalsuan dilakukan terdakwa. (*/omi)







Komentar