BOGOR – Ketua Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) Bogor yang juga dikenal sebagai Ketua PETISI 26 Masyarakat Sipil Bogor Bersatu Rizwan Riswanto mempertanyakan lambannya penanganan kasus dugaan penipuan yang menyeret nama anggota DPRD Kabupaten Bogor, Beben Suhendar, S.H., M.M.
Muncul sorotan tersebut menyusul beredarnya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Satreskrim Polres Bogor Nomor B/162/XII/2024/Reskrim tertanggal 16 Desember 2024, terkait dugaan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP.
Dikatakan Rizwan, bahwa perkara tersebut bermula dari laporan polisi (LP) tertanggal 27 April 2018 dengan pelapor bernama Lily, sementara dugaan peristiwa pidananya disebut terjadi pada Desember 2012.
“Dalam hal ini, kami mempertanyakan mengapa laporan yang dibuat sejak 2018, dengan dugaan peristiwa pada 2012, baru memasuki tahap penyidikan pada Desember 2024. Penegakan hukum harus profesional, transparan, dan tidak boleh tebang pilih,” kata Rizwan melalui pesan WhatsApp (WA) kepada POSKOTAONLINE.COM, Selasa (10/11/2026).
Oleh karenanya, Rizwan juga meminta agar Polres Bogor memberikan penjelasan kepada publik mengenai lambannya penanganan perkara tersebut. Sebab, jabatan seseorang sebagai anggota legislatif maupun latar belakang birokrasi tidak boleh menjadi alasan munculnya perlakuan khusus dalam proses hukum.
Selain itu lagi, Rizwan mendesak Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Bogor untuk mencermati persoalan tersebut, yakni sesuai kewenangannya demi menjaga marwah dan integritas lembaga legislatif.
“BPI KPNPA RI Bogor bersama PETISI 26 bakal mengawal perkembangan perkara ini. Bahkan, kami ingin memastikan proses hukum berjalan secara objektif. Tentu saja tanpa intervensi kekuasaan, termasuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat,” tutupnya. (oko)
Komentar