oleh

17 Tersangka Kasus Jual Beli Jabatan Kades di Probolinggo Tiba di KPK

POSKOTA.CO–Sebanyak 17 tersangka kasus dugaan jual-beli jabatan kepala desa (kades) di Kabupaten Probolinggio, Jawa Timur diangkut ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan di Kantor KPK. Para tersangka dibawa menggunakan sebuah bus dengan pengawalan ekstra ketat pihak Polres Probolinggo.

Rombongan belasan tersangka, Sabtu (4/9/2021) tiba di Gedung KPK kawasan Kuningan, Jakarta Selatan guna menjalani pemeriksaan tim penyidik KPK. Sehari sebelumnya para tersangka berjumlah 17 orang ini sudah menjalani pemeriksaan sementara di Polres Probolinggo.

Usai menjalani pemeriksaan dan ditetapkan sebagai tersangka, Jumat (3/9/2021) malam para tersangka itu diangkut ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. “Hari ini, 17 tersangka pemberi suap dalam dugaan korupsi seleksi jabatan di lingkungan Pemkab Probolinggo telah tiba di Jakarta untuk diperiksa di Gedung Merah Putih KPK,”” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Sabtu (4/9/2021).

KPK telah menetapkan 22 orang sebagai tersangka terkait kasus jual beli jabatan di lingkungan pemerinrahan Probolinggo. Para tersangka itu, diantaranya Bupati Probolinggo dua periode (2013-2024) Puput Tantriana Sari dan suaminya Hasan Aminuddin yang anggota DPR Fraksi NasDem sebagai penerima suap.

Hasan Aminuddin sebelumnya menjabat sebagai Bupati Probolinggo selama dua periode dari 2003 hingga 2013.Tersangka lain yang diduga menerima suap adalah Doddy Kurniawan (DK) selaku Camat Krejengan, dan Muhammad Ridwan (MR) sebagai Camat Paiton.

Sementara tersangka pemberi suap tercatat 18 orang, yakni aparatur sipil negara (ASN) Pemkab Probolinggo yaitu Sumarto, Ali Wafa, Mawardi, Mashudi, Maliha, Mohammad Bambang, Masruhen, Abdul Wafi, Kho’im, Akhmad Saifullah, Jaelani, Uhar, Nurul Hadi, Nuruh Huda, Hasan, Sahir, Sugito, dan Samsudin.

Untuk diketahui, 5 tersangka telah resmi ditahan KPK, yakni Puput Tantriana Sari, Hasan Aminuddin, Doddy Kurniawan, Muhammad Ridwan dan Sumarto. Tidak tertutup kemungkinan 17 tersangka lainnya akan menyusul 5 temannya ke dalam penjara.

Dijelaskan KPK, pemilihan kades serentak tahap II di wilayah Kabupaten Probolinggo yang awalnya diagendakan pada 27 Desember 2021 mengalami pengunduran jadwal. Akibatnya, sejak 9 September 2021 terdapat 252 kades dari 24 kecamatan di Kabupaten Probolinggo yang selesai menjabat.

Kekosongan posisi kades akan diisi oleh penjabat kades yang berasal dari para ASN di Pemkab Probolinggo dan untuk pengusulannya dilakukan melalui camat. Ada persyaratan khusus di mana usulan nama para pejabat kades harus mendapatkan persetujuan Hasan dalam bentuk paraf pada nota dinas pengusulan nama sebagai representasi dari Puput.

Para calon pejabat kades juga diwajibkan memberikan dan menyetorkan sejumlah uang. Tarif agar bisa menduduki jabatan kepala desa di Kabupaten Probolinggo sebesar Rp20 juta per orang ditambah dalam bentuk upeti penyewaan tanah kas desa dengan tarif Rp5 juta/hektare.

Dalam kasus ini, Bupati Probolinggo dan suaminya serta 3 tersangka lainnya diherat Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Untuk tersangka pemberi suap dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(Omi)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *