POSKOTA. CO – Sedikitnya 14 orang warga yang di duga melanggar protokol kesehatan (Prokes) dimasa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat di Kota Depok divonis bayar denda mulai Rp 100 ribu hingga Rp 1 juta/orang denda itu lebih ringan dari sanksi yang ada dalam Perda Jawa Barat No. 5 tahun 2022 tentang perubahan Perda no. 13 tahun 2018 tentang ketentraman dan ketertiban umum minimal sebesar Rp 5 juta/orang.
“Sanksi denda yang dijatuhkan tentunya melihat azas kemanusiaan dan keadilan dalam kondisi ekonomi di masa pandemi COVID-19 yang membuat masyarakat kesulitan mencari nafkah karena pandemi COVID-19,” kata Andi Musafir, Hakim Tunggal yang menyidangkan Tipiring didampingi Jaksa Penuntut Umum Kejari Depok, Lira Aprianti , di kantor Aula Kec. Sukmajaya, Depok, Kamis (15/7).
Hampir seluruh vonis yang dibacakan saat menyidangkan ke 14 orang pelanggat PPKM darurat selalu diingatkan agar tetap mentaati aturan protokol kesehatan saat PPKM darurat untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di masyarakat.
Kasihan parantenaga kesehatan yang sudah lelah, jajaran Satpol PP dan tim Satgas COVID-19 yang memiliki kekurangan tenaga dan kita semua sudah lelah dengan kondisi sekarang ini, ujarnya yang berharap mereka selain jera juga menyampaikan informasi terkait aturan prokes yang harus diikuti sebagian masyarakat lainnya.
Sementara itu, Kasie Intel Kejari Depok Herlangga Wisnu Murdianto, menambahkan putusan atau vonis hakim kepada pelanggar Tipiring saat masa PPKM darurat COVID-19 sudah sesuai koridor tujuan azas hukum yaitu azas kepastian, azas keadilan dan azas manfaat.
Terkait vonis denda yang jauh dari sanksi Perda Jabar kepada pelanggar Tipiring, imbuh dia, sudah sesuai kondisi yang ada. “Sangat tidak adil jika mereka harus dikenakan danda Rp 5 juta dalam kondisi seperti sekarang, ” ujarnya.
Sedangkan, Kepala Satpol PP Kota Depok, Lienda Ratnanurdiany, mengatakan kegiatan sidang Tipiring merupakan upaya untuk mendisiplinkan masyarakat terkait ketentuan PPKM darurat sejak tanggal 3 hingga 20 Juli 2021 karena masih banyak masyarakat yang tidak disipilin dalam Prokes.
Denda bervariasi yang diberikan bervariasi dan sebagian adalah pelanggar Prokes penangganan PPKM darurat antara lain pedagang, diantaranya toko mainan, toko pakaian, warung kopi, toko furniture, elektronik dan lainnya, tutur Ratna Nurdianny yang menambahkan total denda yang terkumpul mencapai Rp 7.700.000 dan langsung kita setorkan ke kas negara. (anton)
Komentar