POSKOTA.C0 – Menunggu restu dari Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan menghentikan penuntutan pidana pengemplang pajak, dan akan mengutamakan sanksi pembayaran administrasi.
Menurutnya, dalam menyempurnakan administrasi perpajakan pihaknya butuh dukungan dari DPR. “Kita butuhkan dukungan DPR untuk kuatkan administrasi perpajakan,” ujar Menkeu dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR, Senin (24/5/2021).
Dengan usulan penghentian penuntutan pidana, nantinya pemerintah akan fokus terhadap penerimaan negara.
Sri Mulyani mengungkapkan, saat ini APBN semua negara dihadapkan dengan defisit yang cukup tinggi.Namun demikian, pemerintah tetap berupaya agar APBN dapat dijalankan secara berkelanjutan. Apalagi di tengah pandemi COVID-19. (*/d)
Komentar