KUNINGAN – Bupati Kuningan Jawa Barat H. Dian Rachmat Yanuar diminta warganya untuk lebih selektif menyetujui penganggaran APBD, khususnya yang bersumber dari usulan pokok pikiran (pokir) Anggota DPRD Kuningan.
Hal tersebut salah satunya disuarakan penduduk wilayah perbatasan Kuningan Timur, Aris Suhendri (40), ketika terhubung dengan POSKOTAONLINE.COM, melalui sambungan WhatsApp (WA), Minggu (25/5/2025). Menurut Aris, ada kegiatan dan program yang terlihat rutin setiap tahun anggaran bersumber dari usulan pokir beberapa orang Anggota DPRD Kuningan, realisasi ke masyarakatnya perlu dikaji lebih cermat. “Usulan pokir Anggota DPRD Kuningan yang berbentuk program penyaluran ternak baik itu jenis hewan sapi maupun kambing faktanya sering hanya dinikmati segelintir orang,” ujarnya.
Bahkan, kata Aris, muncul dugaan jika program-program serupa itu, menjadi sebuah ruang bagi oknum tertentu untuk memetik keuntungan pribadi.”Penyaluran bantuan ternak yang biasa diterima kelompok tani di desa malah pada beberapa tempat tercium meninggalkan sejumlah persoalan serius,” terangnya.
Disebutkan pria yang lebih dikenal dengan panggilan Asep Asdut ini, hasil penelisikan dan penelusuran dirinya pada beberapa kelompok tani penerima manfaat, ada yang terindikasi dugaan penyaluran bantuan dimaksud sarat dengan rekayasa, fiktif dan dikendalikan oknum tertentu. “Peristiwa dan kejadian ini bisa memantik potensi timbulnya kerugian keuangan negara serta membuka kesempatan menjadi ajang perbuatan korupsi,” tegas pria yang berdomisili di Desa Cibingbin itu.
Hal senada dikemukakan juga, Rahmat Hardiana, penduduk di Kecamatan Luragung. Dia berpendapat, berbanding lurus dengan upaya Pemerintah Kabupaten Kuningan sedang menyehatkan kondisi keuangan daerah (APBD), peninjauan lebih selektif untuk menyetujui penganggaran usulan pokir dari Anggota DPRD Kuningan, idealnya menjadi satu langkah yang perlu diseriusi Bupati Kuningan. “Saya juga menilai sisi kemanfaatan program bantuan ternak sapi maupun kambing ini, tidak dinikmati langsung oleh masyarakat desa secara keseluruhan,” ucapnya.
Rahmat menyindir, bantuan ternak seperti itu hanya dirasakan oleh sekelompok kecil masyarakat (kelompok tani-red). Beda sekali lanjutnya, dengan bantuan perbaikan jalan desa, atau kegiatan infrastruktur bersifat kepentingan umum lainnya. “Belum lagi sejumlah permasalahan yang kita dengar, bantuan ternak dimaksud malah ada yang hilang tidak jelas sehingga tidak berjalan berkesinambungan,” paparnya.
Sehubungan itu, dirinya menyampaikan permohonan kepada para Anggota DPRD Kuningan, untuk sementara waktu dan atau selanjutnya tidak lagi memberikan ruang kepada masyarakat menindaklanjuti aspirasi yang masuk dalam bentuk permintaan pengadaan bantuan ternak. “Masyarakat dapat lebih diarahkan oleh Anggota DPRD Kuningan untuk menyampaikan aspirasi permohonan bantuan yang akan diusulkan melalui pokir, sekiranya program bantuan tersebut lebih bisa dinikmati oleh masyarakat luas, tidak hanya untuk segelintir orang saja,” ungkap Rahmat.
Lebih khusus kepada Bupati Kuningan, sebagai masyarakat dirinya berharap, dalam kondisi APBD Kuningan sedang berpacu melakukan pemulihan, ada keberanian untuk tidak menyetui beberapa usulan pokir Anggota DPRD Kuningan yang dinilai kurang efisien dan efektif bagi masyarakat. (*/cep)







Komentar