KUNINGAN – Tim penguji seleksi calon perangkat Desa Kertawinangun, Kecamatan Cidahu, Kuningan, Jawa Barat, yang dibentuk melalui Surat Keputusan (SK) Plt Camat Cidahu, menuai sorotan publik. Mencapai jumlah sampai tujuh orang, tim penguji ini dinilai kurang mencerminkan efisiensi dan efektivitas.
Hal itu diungkapkan salah seorang warga Kertawinangun yang meminta identitasnya tidak disebut, saat bertemu POSKOTAONLINE.COM, di salah satu tempat wilayah Kecamatan Cidahu, Selasa (25/11/2025).
Menurutnya, kapasitas jumlah tim penguji yang seluruhnya merupakan pegawai Pemerintah Kecamatan Cidahu itu, sampai terhitung ada tujuh orang, disinyalir berlebihan.
“Saya mempertanyakan dengan sekian banyak tim penguji yang ada itu, peran masing-masing kira-kira apa saja, efektif tidak ?”ucapnya menyoal.
Jika dapat dirampingkan jumlah tim pengujinya kata sumber ini, tentu anggaran pelaksanaan uji seleksi yang digelar di Kantor Camat Cidahu, pada Senin (24/11/2025), dapat ditekan dengan lebih hemat. “TP3D Kertawinangun bekerja dengan menyerap anggaran dari dana desa itu relatif sangat terukur, idealnya upaya efisiensi perlu diperhatikan,” singgungnya.
Ketika dikonfirmasi POSKOTAONLINE.COM, di kantornya, Selasa (25/11/2025), mengenai hal tersebut, Plt.Camat Cidahu, Deni Hamdani, S.E.,M.Si.,menjelaskan keberadaan tim penguji yang dibentuk dirinya melalui SK penunjukan itu, sudah disesuaikan dengan fungsi dan kebutuhan. “Kami sudah menetapkan tim penguji sebanyak tujuh orang berdasarkan kebutuhan yang harus dijalankan tim ini,” terangnya.
Diakui Deni, keanggotaan tim penguji yang dipimpin Sekmat Cidahu, dilengkapi seluruh kasi yang ada di lingkungan Kecamatan Cidahu dan ditambah dengan seorang staf (sie pemerintahan-red) pada leading sektornya. “Tujuan kami menempatkan personel tim penguji dengan jumlah itu agar proses pengujian terhadap calon perangkat Desa Kertawinangun berjalan dengan lebih maksimal serta lebih independen,” ungkapnya.
Terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Kuningan, melalui Kabid Pemdeskel Hamdan Harismaya, S.Kom.,M.Si., mengatakan, dalam regulasi tidak diatur terkait jumlah keanggotaan tim penguji seleksi calon perangkat desa. Hal itu, katanya, dikembalikan kepada pihak yang memiliki kewenangan, tentu berdasarkan keselarasan kebutuhan.
Namun disebutkan Kabid Hamdan, pada beberapa tempat lain, tim penguji calon perangkat desa biasanya cukup hanya berjumlah tiga atau empat orang. Sebab, lanjutnya, dalam memperlancar proses pelaksanaan uji tetap ada pembantuan juga dari TP3D desa setempat. “Jika diminta mengomentari, memang jumlah tim penguji sampai tujuh orang itu dinilai kelebihan,” pungkasnya diplomatis. (*/cep)
Komentar