oleh

Proyek Peningkatan Jaringan Irigasi Cikeusik Kuningan Diduga Abaikan Aspirasi Warga

POSKOTA.CO – Proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI urusan Direktorat Jendral Sumber Daya Air pada Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung (BBWS) Cirebon Jawa Barat berupa pekerjaan peningkatan jaringan irigasi di Desa Jatimulya Cidahu Kabupaten Kuningan diduga mengabaikan aspirasi warga setempat.

Hal itu secara tegas disampaikan Kepala Desa Jatimulya, Ahmad Jayadi saat ditemui Poskota.co di ruangan kerjanya, Jumat (13/05/2022).

Menurutnya, kegiatan pihak BBWS Cirebon berupa peningkatan jaringan irigasi yang membentang antara Desa Cikeusik Kuningan sampai ke wilayah Losari Kabupaten Cirebon melintasi wilayah desanya juga. “Proyek peningkatan jaringan irigasi yang sedang dikerjakan ini melintas ke wilayah Desa Jatimulya,”ujarnya.

Berkaitan dengan hal itu lanjutnya, sejumlah bangunan milik warga baik yang berbentuk rumah tempat tinggal maupun warung tempat kegiatan usaha diperkirakan terkena penggusuran. “Menurut data kami ada sekitar 137 bangunan milik warga akan terkena imbas dari proyek pemerintah ini,”ujarnya.

Dijelaskan Kepala Desa, setiap warga secara sadar sudah mengakui jika keberadaan bangunan milik mereka yang berdiri bertahun-tahun lamanya itu, memang dibangun pada tepi bantaran irigasi milik pihak pengairan (BBWS). “Warga kami sudah mengetahui jika selama ini bangunan milik mereka memang menempati lahan punya pihak BBWS,”terangnya.

Namun demikian sambungnya, warga menginginkan dan berharap agar proyek yang akan menimbulkan dampak langsung terhadap bangunan milik mereka, mempunyai juga pertimbangan serta kebijakan sosial.
“Kami dan warga disini memberikan dukungan terhadap program pemerintah, namun sebaliknya diharapkan pemerintah juga memberikan kebijakan serta solusi terhadap warga yang terkena dampak,”harap Kades berusia cukup muda ini.

Untuk itu, pihaknya sangat menunggu dan menginginkan Kementerian PUPR RI melalui pihak BBWS Cirebon mengadakan musyawarah dan duduk bersama dengan warga agar ditemukan hasil yang baik bagi semua pihak. “Kami berpendapat melalui musyawarah akan ada jalan keluar yang bermanfaat demi kelancaran proyek pekerjaan ini,”pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Kementerian PUPR RI maupun pihak BBWS belum dimintai keterangan dengan adanya hal tersebut.(Cep).

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.