KUNINGAN – Mantan Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Maju Bersama Cibingbin, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Nazar Shofana mengatakan, proses hukum yang sedang ditempuh pihak penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kuningan, dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi di lingkup UPK setempat, merupakan wujud langkah efektif, sebagai upaya membersihkan ‘penyakit’ yang dinilai telah menggerogoti institusi tersebut.
Hal itu disuarakan Nazar, ketika dikunjungi POSKOTAONLINE.COM di kediamannya, Minggu (31/3/2024).
Menurutnya, meskipun dia bertugas pada saat itu (2021.red) cukup singkat, hanya sekitar tiga bulan, namun beberapa hal prinsip didalam tubuh kelembagaan UPK sudah sempat diketahuinya. “Terdapat beberapa poin penting yang saya evaluasi saat itu, dengan tujuan agar UPK Cibingbin kembali pulih dan sehat,” terang Nazar.
Diuraikan Nazar, dalam tata pengelolaan keuangan UPK, ada sistem disitu yang memang memerlukan beberapa revisi (perbaikan). “Saya saat itu selaku ketua berkeinginan, agar semua unsur terkait pada lembaga UPK sepakat untuk melakukan perbaikan terhadap sistem yang memang perlu diperbaiki,” ucapnya.
Selanjutnya hal kedua, dia pernah mencium, masih ada oknum ketua kelompok simpan pinjam (KSP) yang diduga ‘nakal’. “Meskipun hitungannya tidak banyak oknum seperti itu, hanya satu atau dua orang saja, namun ini mencerminkan terdapat persoalan juga yang timbul di pusaran kelompok,” ungkap Nazar.
Kemudian hal lain yang ditengarainya saat itu, muncul kesan terdapat kubu-kubuan, yang memantik tumbuhnya iklim kurang kondusif didalam kelembagaan itu sendiri. “Terasa ada ketidaksolidan, sehingga agak sulit juga untuk menyamakan persepsi dalam konteks perbaikan bersama,” ungkapnya.
Harapan tersebut, sambung Nazar, akhirnya tidak tercapai sehubungan dirinya, dalam waktu yang relatif singkat (3 bulan-red) bertugas, diberhentikan dari jabatan ketua UPK oleh pihak Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD).
Saat ini, dia mendengar UPK Maju Bersama malah sedang menjalani proses hukum oleh pihak penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kuningan. “Sekarang sebagai masyarakat di wilayah Cibingbin, saya tentu menginginkan proses penanganan perkara ini dapat melahirkan sebuah kepastian hukum, sehingga muaranya bisa membersihkan masalah yang telah mendera lembaga UPK selama ini,” kata Nazar.
Dia berharap, pihak penyidik Kejari Kuningan dapat menuntaskan proses hukum dari perkara (UPK-red) ini secara ‘on the track’ (pada lintasannya-red). “Sesudah perkaranya tuntas dan kasusnya menjadi terang-benderang siapa yang nanti dinyatakan bersalah, saya menginginkan agar UPK Maju Bersama kembali tumbuh dan berkembang, bisa memberikan manfaat kepada masyarakat,” harapnya.
Pada akhir pembicaraan, Nazar menyampaikan, dirinya beserta beberapa tokoh masyarakat Cibingbin, tentu memberikan support serta dukungan positif kepada penyidik Korps Adhyaksa (kejaksaan-red) dalam memberangus praktek-praktek dugaan perbuatan tindak pidana korupsi. (*/cep)







Komentar