oleh

Kasus Jual Beli Jabatan Bupati Nganjuk Diserahkan Polri ke JPU

POSKOTA.CO–Bareskrim Polri melakukan pelimpahan tahap II atau penyerahan barang bukti dan tersangka terkait kasus dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung (Kejagung).

Pelimpahan tahap II itu, menurut Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono dilakukan setelah Kejaksaan Agung menyatakan berkas Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat dan enam tersangka lainnya sudah lengkap (P-21). Para tersangka langsung dibawa ke Nganjuk untuk diserahkan kepada JPU Kejagung di Kejari Nganjuk, Jawa Tinur.

Dikatakan Irjen Argo, pada 5 Juli lalu Kejagung menyatakan berkas penyidikan sudah lengkap atau P-21. “Hari ini sampai Surabaya didampingi JPU dari Kejaksaan Agung menuju Nganjuk lewat transportasi darat dengan protokol kesehatan yang ketat,” kata Kadiv Humas Argo Yuwono, Kamis (8/7/2021).

Setelah dilakukan proses tahap II ini, Bupati Nganjuk dan enam tersangka lainnya bakal segera disidang. Selama proses penyidikan lanjut Irjen Argo, penyidik Dit Tipidkor Bareskrim Polri telah melakukan pemeriksaan sebanyak 49 saksi. Tiga orang diantaranya saksi ahli.

Dalam kasus ini, KPK bersama Bareskrim Polri telah menetapkan Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat (NRH) sebagai tersangka dugaan suap terkait pengisian jabatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur.

Selain Novi, KPK dan Bareskrim Polri juga menetapkan 6 orang lainnya sebagai tersangka.

Mereka, yakni Camat Pace Dupriono, Camat Tanjungnaom Plt. Camat Sukomoro Edie Srijato, Camat Berbek Haryanto, Camat Loceret Bambang Subagio, Mantan Camat Sukomoro Tri Basuki Widodo dan Ajudan Bupati Ngajuk M. Izza Muhtadin.

Dalam kasus ini, Bupati Nganjuk dan ajudannya dijerat Pasal 5 ayat (2) dan atau Pasal 11 dan/atau Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi yang diubah dan ditambah melalui UU Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangka tersangka lima Camat dikenakan Pasal 5 ayat (1) huruf A dan atau B dan Pasal 13 UU 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 tahun 2021 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Omi)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *