POSKOTA CO- Menelisik lebih jauh terkait adanya “oknum liar” penjual kapling di lahan milik perusahaan. Temuannya, ada kwitansi didapatkan warga usai mendapatkan kapling. Bunyi kwitansi untuk pembayaran upah tebas, artinya “oknum liar” ini coba menghindar dari jerat hukum karena melakukan penjualan lahan bukan miliknya.
Tidak sampai disitu, “oknum liar” ini punya kemampuan untuk mempengaruhi warga untuk melakukan sejumlah aksi demo ke kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam selaku pemberi lahan, manakala pemilik lahan hendak menggusur. “Ironis kan, warga diadu ke perusahaan selanjutnya ke BP Batam. Mereka demo meminta pimpinan BP Batam untuk mencabut surat Penunjukan Lahan (PL) ke perusahaan, padahal lahan sudah bersertifikat, ada apa ini ?”, tanya Izzy.
Melihat aksi demo digelar warga Sei Nayon pada Kamis dan Jumat (9-10/2) ke kantor BP Batam, warga mempertanyakan legalitas perusahaan atas lahan serta meminta mencabut surat Penunjukan Lansung (PL) Perusahaan. Sementara warga sendiri, hanya memikiki kwitansi kapling dari “oknum liar”, (penjual kaling maksudnya).
Aksi demo seperti ini sudah berulang ke BP Batam. Dengan mengatas namakan warga, “oknum liar” ini mempengaruhi warga, menekan perusahaan serta BP Batam diduga tujuannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Lalu siapa “oknum liar” itu ?
Saat dikonfirmasi, Ketua Rukun Warga (RW) Sei Nayon Anwar menjelaskan warga resah sejak terjadinya pengukuran dan pemasangan patok oleh BPN Batam.pada Kamis (9/2).”Warga pernah mengajukan surat kepada BP Batam, tapi tidak ditanggapi permohonan atas lahan tersebut, ” kata Anwar.
Disinggung terkait adanya kwitansi jual beli kapling di wilayah Sei Nayon, Anwar menjelaskan tidak pernah melakukan jual beli kapling kepada warga. Warga hanya membayar uang tebas kepada pemilik kebun, terangnya.
“Saya memiliki bukti, yakni kwitansi dari warga pembeli kapling. Sepertinya untuk meyakinkan, warga diberi kwitansi, ada beberapa nama tanda tangan, RT, RW dan Keplor. Satu kapling luasnya 8 x 12 m, dibandrol seharga Rp. 40 – 170 juta, tergantung luas kapling, ” tutup Izzy.
Dari persoalan ini, pemerintah dan instansi terkait diharapkan tegas menegakkan aturan terkait lahan. Agar warga tidak dibenturkan, ketika keinginan “oknum liar” terganggu. (ferry).
Komentar