oleh

Relawan Unjuk Rasa, Tian: BPJS Jangan Bikin Rakyat Tambah Susah

POSKOTA.CO- Perlindungan sosial adalah hak dasar yang diamanahkan oleh UUD 1945. Sehingga negara berkewajiban memberikan jaminan sosial yang berdasarkan hak kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan.

Di sektor kesehatan, pemerintah kemudian membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan bagi warga negara Indonesia. Hal ini berdasarkan UU No. 24 Tahun 2011.

Namun belakangan pengelolaan BPJS ternyata amburadul. Selama berjalan hampir 6 tahun BPJS sudah mengalami defisit berkali-kali dan dalam setiap defisitnya yang menjadi tumbal untuk menutup defisitnya adalah peserta.

“Ujung-ujungya BPJS menaikkan iuran kepesertaan,” kata Ketua Kolektif Pimpinan Wilayah DKI Jakarta Relawan Kesehatan Indonesia (KPW DKI Jakarta Rekan Indonesia), M. Tiana Hermawan dalam unjukrasa yang digelar di Kantor Divre IV BPJS Kesehatan, Jakarta, Kamis (12/11).

Di tengah situasi pandemi Covid-19 seperti sekarang, BPJS juga tidak ada itikad untuk sedikit meringankan beban hidup warga dengan meniadakan Peraturan BPJS No. 1 Tahun 2015 yang mengatur tata cara pendaftaran terkait masa aktifasi 14 hari bagi peserta yang sudah mendaftarkan.

Menurut Tian, panggilan akrabnya, di tengah kondisi pendemi Covid-19 ini, Peraturan BPJS Kesehatan terkait aturan masa aktifasi 14 hari sangat memberatkan warga ketika pada saat menunggu masa aktif tersebut warga jatuh sakit.

Sehingga ketika berobat dan harus dirujuk ke FKTL (RSUD dan RS swasta) warga harus membayar sendiri biaya pengobatannya.

“Kami sering menghadapi situasi keluhan warga yang merasa beban hidupnya semakin berat di tengah pandemi Covid-19 karena harus ditambah dengan membayar biaya pengobatan ketika sakit,” ungkap Tian.

Menurut Tian, di tengah situasi pandemik Covid-19 saat ini aktivitas ekonomi warga luluh lantak, warga yang menjalankan aturan pemerintah yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk memutus mata rantai penularan Covid-19 berimbas pada pendapatan ekonomi warga.

Seharusnya BPJS Kesehatan memiliki kepekaan sosial dengan ikut meringankan beban hidup warga, dengan cara mempermudah kepesertaan agar ketika warga jatuh sakit bisa langsung mendapatkan jaminan kesehatannya.

“Belum lagi peserta juga harus berhadapan dengan Permenkes No. 28 Tahun 2014 yang hanya memberikan waktu 3×24 jam untuk membuktikan kepesertaan BPJS kesehatannya,” tambah Tian.

“Untuk itulah kami melakukan unjuk rasa menuntut BPJS Kesehatan untuk menghentikan peraturan masa aktifasi 14 hari sebagai bentuk kepedulian sosial BPJS Kesehatan meringankan beban kehidupan warga negara,” tutup Tian.(ale/sir)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *