oleh

Koordinator FM-PJ Arief Desak Pj Gubernur DKI Teguh Rombak Kepala Dinas Berkinerja Buruk

JAKARTA – Koordinator Forum Masyarakat Peduli Jakarta (FM-PJ) Arief mendesak  Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta untuk merombak jajarannya yang dinilai tidak profesional memimpin Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Salah satu yang jadi prioritas adalah mengganti Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) Andhika Permata.

Menurutnya selama lembaga tersebut dipimpin Andika, dinilai kinerja kurang bagus dan menimbulkan rasa tidak nyaman di sejumlah jajaran. “Pegawai Dinas Parekraf kerap mengalami keterlambatan memperoleh gaji dan tunjangan dengan alasan lagi sibuk mendampingi Pj Gubernur yang saat itu dijabat oleh Heru Budi Hartono,” kata Arief kepada wartawan di Jakarta, Rabu (13/11).

Hal itu disampaikan Arief menindaklanjuti adanya surat terbuka dari ASN Dinas Parekraf kepada Pj Gubernur Teguh Setyabudi yang berisi protes terhadap kinerja Andika. “Banyak masalah yang terjadi di SKPD tersebut, termasuk mencuatnya kasus dugaan KKN yang sedang ditangani aparat penegak hukum,” kata Arief. Menurutnya, Andhika juga dinilai terlalu menganakemaskan lulusan sekolah kedinasan tertentu  sehingga pegawai di luar kampus tersebut merasa disisihkan.

“Kondisi ini jelas menimbulkan perpecahan dan merusak semangat meritokrasi di Dinas Parekraf. Jadi, pergantian Andhika  sudah sangat mendesak karena yang bersangkutan dinilai sudah keluar dari prinsip-prinsip Indeks Profesionalitas ASN,” tandas Arief. Menurutnya, pergantian ini untuk menjaga stabilitas dan kondusifitas kerja di lingkungan tersebut.

Sebagaimana diketahui, seorang ASN di lingkungan Dinas Parekraf DKI Jakarta menyampaikan surat terbuka kepada Penjabat (Pj) Gubernur JakartaTeguh Setyabudi. Surat tersebut terkait dugaan kepemimpinan otoriter di bawah Kepala Dinas Parekraf Andhika Permata. Surat itu menjadi gunjingan di kalangan ASN.

Dalam surat bertajuk ‘Melawan Feodalisme Firaun di Dinas Parekraf’, ASN yang disamarkan namanya sebagai Luki Ardhi itu menyoroti sejumlah tindakan yang dianggap tidak profesional, feodal, dan diskriminatif. (jo)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *