oleh

Ketua DPRD Jatim Dorong Pemprov Ambil Alih Aset Daerah yang Dikelola Pihak Ketiga

POSKOTA. CO- Sebagai upaya untuk mensejahterakan rakyat Jawa Timur, Pemrov Jatim harus bisa mengambil alih aset yang selama ini dikuasai pihak ketiga, dengan segera mengurus legalitasnya.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Jatim Kusnadi agar aset tersebut kembali ke Pemprov Jatim dan dikelola untuk menambah PAD bagi kesejahteraan rakyat Jawa Timur.

“Kami mendorong agar aset bisa kembali ke Pemprov Jatim. Karena pemprov memerlukan dikelola untuk menambah PAD” ujarnya Jumat(5/8/2022).

Menurut Kusnadi, pemanfaatan aset akan dapat menjadi target penambahan sumber PAD. Namun demikian, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur ini, menyampaikan tidak semua lokasi aset strategis. Karena itu, regulasi atau aturan diperlukan untuk menyelamatkan aset. “Meski semua tidak bisa mendukung PAD, namun tetap harus dilakukan penyelamatan,” tegasnya.

Penataan aset sebagai pekerjaan besar harus dilakukan secara detail. Sehingga regulasi yang disiapkan mampu mengover kebutuhan penataan aset.

“Karena itu harus ada penanganan cermat. Kalau mau menejemen bagus, harus fokus pada penataan aset,” kata Kusnadi.

Keberadaan perda aset, Kusnadi menyampaikan perlu adanya penyempurnaan. Sebab perda aset diharapkan bukan hanya mengamankan aset milik pemprov. Tetapi juga aset yang ada bisa menambahkan pendapatan asli daerah. Pengamanan aset juga melibatkan lembaga samping laiannya. “Pengamanan aset diperlukan koordinasi semua pihak,” tutup Kusnadi.

Sebelumnya Ketua Komisi C DPRD Jatim, Abdul Halim menyampaikan ada bebebrapa aset yang sudah diakuisi. Pemprov Jatim terus melakukan penataan dan sertifikasi aset yang tercecer di sejumlah kabupaten/kota di Jatim.

Satu persatu Pemprov Jatim mengandeng Kejaksaan Tinggi Jatim, dan BPN Jatim berupaya menyertifikatkan aset yang menjadi kekayaan pemprov. “Ada tambak garam seluas 9 hektare dalam penguasaan Dinas Kelautan Pemprov Jatim. Lokasi lahan di Sampang,” tegas Abdul Halim.

Ketua PD Satria Jatim ini menyampaikan, masih banyak aset yang harus diamankan. Karena itu, DPRD juga dikabarkan mendorong revisi peraturan daerah (perda). “Masih belum kesana butuh pembahasan lebih dalam,” urai dia.

Sebelumnya badan anggaran (Banggar) DPRD Jatim mendorong memaksimalkan potensi aset yang selama ini tidur, dengan menggerakkan potensi masyarakat.

Anggota Banggar, Mathur Kgusairi mengatakan, aset yang tidur harusnya bisa dimanfaatka agar memiliki potensi. Azas pemanfaatan harus dilakukan OPD pemilik aset bekerjasama dengan pihak ketiga untuk kelola aset, “Yang kelas tidak melanggar aturan, ” ujarnya.

Ia mengapresiasi sejumlah aset yang bisa disertifikatkan oleh Pemprov Jatim. Hingga bulan Juli 2022,aset yang berhasil diselamatkan yaitu halaman samping RSUD Hisada Prima senilai Rp 5 Miliatr, Kemudian aset RSUD Dr Soetomo dengan nilai RP 705.692 M dan RSJ Menit senilai Rp 357,9 Miliar. (nurqomar/sir)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.