oleh

Independensi Komnas HAM Diuji Kasus Enam Nyawa di KM-50 Cikampek

POSKOTA.CO – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mulai diuji independensinya dalam kasus kematian ke-6 pemuda, anggota Laskar Front Pembela Islam. Menyusul berseliwerannya data & sinyalemen di media sosial, yang terkadang diramaikan media mainstream, terkait peristiwa dikenal Tragedi KM-50 Jalan Tol Jakarta-Cikampek.

“Kami telah membentuk Tim Penyelidikan untuk melakukan investigasi atas kasus tersebut, sesuai mandat Komnas HAM Pasal 89, Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sejak 7 Desember 2020,” ujar Choirul Anam, komisioner Komnas HAM, dalam keterangan pers bernomor 003/Humas/KH/I/2021 pada Jumat (8/1/2021).

Namun begitu, ia menyesali adanya berita-berita yang dianggap berbeda seperti rumah yang disebut-sebut sebagai lokasi eksekusi ke-6 anggota Laskar FPI oleh polisi. Choirul menyebut kabar itu sebagai hoaks. “Jadi kalau ada rumah tempat kejadian, saya pastikan itu tidak benar. Karena itu juga yang di-quote adalah statement saya, jadi saya pastikan Komnas HAM tidak pernah menemukan rumah tempat penyiksaan,” ujarnya saat jumpa media di kantornya, Senin (28/12/2020).

Sementara temuan hasil penyelidikan yang dipimpin Choirul Anam di antaranya memberikan rekomendasi bahwa tewasnya ke-4 (empat) orang Laskar FPI sebagai pelanggaran HAM harus dilanjutkan ke penegakan hukum dengan mekanisme pengadilan pidana. Hal itu guna mendapat kebenaran materiil lebih lengkap & menegakkan keadilan.

“Meminta proses penegakan hukum, akuntabel, obyektif dan transparan sesuai standar hak asasi manusia,” bunyi rekomendasi terakhir (ke-4) Tim Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Jumat (8/1/2021). “Laporan penyelidikan ini akan disampaikan kepada presiden dan Menko Polhukam, juga berharap pengungkapan peristiwa kematian 6 (enam) Laskar FPI secara transparan, proses keadilan yang profesional dan kredibel.”

   HAM BERAT ?
Di tempat terpisah Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI), Hidayat Nur Wahid, menyoroti rekomendasi Komnas HAM. Ia mengkritisi dan mempertanyakan rekomendasi hasil investigasi Komnas HAM yang menyebut Pelanggaran HAM.

“Kok, bukan pelanggaran HAM berat?” tulisnya dalam Siaran Pers, Sabtu (9/1/2021), seperti dikutip jpnn.com. “Padahal Komnas HAM sendiri yang menyebutkan bahwa pembunuhan 4 laskar FPI adalah unlawful killing. Itu jelas termasuk sebagai tindakan extra judicial killing yang disebut oleh UU HAM sebagai salah satu bentuk pelanggaran HAM berat.”

Politikus Partai Keadilan Sejahtera itupun mengutip ketentuan Penjelasan Pasal 104 ayat (1) UU nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, berbunyi, “Yang dimaksud dengan ‘pelanggaran hak asasi manusia yang berat’ adalah pembunuhan massal (genocide), pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan (arbitry/extra judicial killing), penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, pembudakan, atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (systematic discrimination).”

Namun begitu HNW, panggilan karib Hidayat, menambahkan meski tidak menyatakan kasus ini sebagai pelanggaran HAM berat, sekalipun prasyaratnya sudah terpenuhi, Komnas HAM tetap perlu terus memantau dengan serius proses pelaksanaan hasil rekomendasinya ini agar benar-benar dijalankan secara transparan, profesional dan kredibel.

Jika hal itu tidak dilakukan, maka sudah sepatutnya Komnas HAM menyetujui pembentukan TGPF Independen yang untuk membantu Komnas HAM, agar legitimasinya lebih kuat untuk melakukan penyelidikan ulang, dan kemudian menyerahkan hasil penyelidikannnya itu ke Jaksa Agung, sesuai dengan mekanisme di UU Pengadilan HAM. (dk)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *