oleh

Gregg Sesalkan Pencabutan Laporan Ujaran Kebencian yang Dilakukan Seorang ASN

POSKOTA.CO – Beredarnya kabar bahwa Laporan Polisi No LI/170/IX/2020/JBR/Polresta/Bogor Kota, tanggal 29 September 2020 atas nama pelapor Isnawati dicabut, Sabtu (7/11/2020), disayangkan sejumlah kader PDI Perjuangan.

Pencabutan laporan polisi terhadap Deden Yusuf Zaenal atas postingannya yang dikualifikasi sebagai ujaran kebencian dan menyebar kebencian menurut Greg harus dilanjutkan untuk memberikan efek jera terhadap perilaku ASN yang disumpah untuk setia kepada Pancasila dan UUD 1945.

Oleh karena itu bagi Gregg Perbuatan yang dilarang dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE dengan kuakifikasi sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dan merugikan PDIP sebagai partai harus dilanjutkan.

“Sebenarnya kasus ini mudah saja apabila seseorang menuliskan status dalam jejaring sosial atau menjawab Facebook atau memberikan jawaban atau informasi yang berisi provokasi terhadap suku/agama tertentu dengan maksud menghasut masyarakat untuk membenci atau melakukan anarki terhadap kelompok tertentu, maka Pasal 28 ayat (2) UU ITE ini secara langsung dapat dipergunakan oleh Aparat Penegak Hukum untuk menjerat pelaku yang menuliskan status tersebut karena pasal 28 UU ITE ini diatur dalam delik formil, dan bukan delik materil, oleh karena itu harusnya Deden langsung dijerat dengan Pasal 28 UU ITE,” kata Gregg, Sabtu (7/11/2020).

Menurut Gregg yang juga Ketua Badan Bantuan Hukum dan Advokasi DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bogor, ancaman pidana dari Pasal 28 ayat (2) UU ITE tersebut juga sudah jelas dan tegas diatur dalam Pasal 45A ayat (2) UU 19/2016, yakni setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.

Oleh karena nya untuk memberikan efek jera supaya ASN seperti Deden tidak sembarangan memposting dan menghina, pihak nya sebagai kader akan kembali melaporkan Deden, karena sebagai kader pihak nya tidak ada urusannya dengan pencabutan laporan oleh kader yang lain. (yopi)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *