JAKARTA–Brigjen TK diperiksa secara meraton penyidik Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri. TK diduga ikut terlibat kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Kepala Divisi (Kadiv) Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir membenarkan Brigjen TK saat ini sedang menjalani pemeriksaan penyidik Biro Wabprof Divisi Propam Polri. “Masih menjalani pemeriksaan,” kata Irjen Isir di Jakarta, Sabtu (14/11/2026).
Penyidik Propam Mabes Polri masih mendalami keterangan Brigjen TK untuk proses penyidikan guna mengungkap secara utuh peran masing-masing pihak dalam kasus penyadapan tersebut.
Diberitakan sebelumnya, tim khusus yang dibentuk Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto telah menetapkan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka. Keempat tersangka ini, selain melakukan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto juga melakukan penghapusan data elektronik serta akses ilegal.
Terhadap tiga tersangka, yakni Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso dan Ahrie Sonta kini mendekam di Rutan Mako Brimob Polri. Sedangkan tersangka Irjen Slamet Uliandi dikenakan tahanan rumah dengan alasan kesehatan.
Pekan lalu Mabes Polri menjatuhkan sanksi pemecatan secara tidak hormat sebagai anggota Polri terhadap tersangka Irjen Ahrie Sonta dalam sidang etik yang digelar pada Selasa (10/11/2026).
Kasus dugaan penyadapan diduga dilajukan para tersangka berlangsung sejak 2025 hingga 2026. Ribuan nomor telepon salah satunya milik Presiden Prabowo diduga dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi. Para tersangka juga melakukan penyadapan terhadap sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media massa, organisasi kemasyarakatan (Ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM) serta pengusaha.
Para tersangka terancam hukuman penjara 10 tahun sesuai Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Selain itu, keempat tersangka juga dijerat Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dengan ancaman pidana maksimal enam tahun serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan ancaman pidana maksimal delapan tahun. (Omi/in)
Komentar