JAKARTA — Nama Wakil Bupati di Sulawesi Tenggara berinisial HL terseret dalam pusaran sengketa bisnis bijih nikel bernilai miliaran rupiah. HL tercantum dalam surat somasi hukum yang dilayangkan pengusaha berinisial S (Direktur PT MNJ) kepada PT HSI selaku perusahaan penjual bijih nikel.
Dalam dokumen somasi tertanggal 1 November 2026 yang dilayangkan melalui kuasa hukumnya, S menyoroti kedudukan HL sebagai Komisaris PT HSI yang memberikan persetujuan atas Akta Perjanjian Jual Beli Bijih Nikel sebanyak 150.000 wet metric ton (WMT) senilai Rp12,5 miliar.
Berdasarkan komparisi akta perjanjian tertanggal 4 November 2024, transaksi tersebut ditandatangani direktur PT HSI saat itu dengan persetujuan resmi dari HL selaku komisaris. Dalam akta pendirian perusahaan tahun 2022, HL juga tercatat sebagai komisaris sekaligus pemegang 1.750 lembar saham. Pihak S menegaskan bahwa perjanjian tersebut tetap mengikat secara hukum meski terjadi perubahan susunan pengurus maupun pemegang saham di kemudian hari.
Atas dasar itu, S meminta HL menyampaikan penjelasan tertulis mengenai perannya serta pertanggungjawaban penggunaan dana Rp12,5 miliar yang telah ditransfer ke rekening PT HSI. Rincian dana tersebut meliputi uang muka (down payment) sebesar Rp10 miliar pada 8 November 2024, disusul dana persiapan peralatan Rp1 miliar pada 12 Februari 2025, serta dana persiapan armada dump truck sebesar Rp1,5 miliar pada 17 April 2025.
Namun, menurut pihak S, sejak jadwal pengapalan dimulai pada 17 Desember 2024 hingga somasi dilayangkan, tidak pernah ada satu pun realisasi pemuatan maupun pengiriman bijih nikel ke tongkang (0 WMT).
Selain persoalan dana macet, pihak S turut mempertanyakan kejanggalan lokasi pelabuhan muat (jetty) yang disepakati di wilayah Kolaka, sementara izin usaha pertambangan operasi produksi (IUP-OP) pihak ketiga yang disebut penjual justru berada di Kabupaten Kolaka Utara (Kecamatan Tolala). Perjanjian tersebut dinilai tidak mencantumkan nomor SK IUP-OP, titik koordinat tambang, hingga kejelasan izin jalur pengangkutan dan legalitas operasional jetty. Bidang usaha PT HSI dalam akta pendirian pun tercatat di sektor angkutan laut, sehingga legalitas perusahaan dalam menjual bijih nikel ikut dipertanyakan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak PT HSI maupun HL belum memberikan jawaban resmi atas somasi tersebut. Jika tuntutan klarifikasi dan penyelesaian kewajiban diabaikan, pihak S menyatakan siap menempuh jalur gugatan perdata serta laporan pidana atas dugaan penipuan dan penggelapan sesuai ketentuan KUHP baru.
Sebagai catatan, susunan pengurus dan pemegang saham PT HSI diketahui telah mengalami beberapa kali perubahan pasca-penandatanganan perjanjian pada 2024 lalu, sehingga catatan dalam akta pendirian 2022 tidak serta-merta menggambarkan struktur perusahaan saat ini. Sementara itu, upaya konfirmasi resmi telah dilayangkan redaksi kepada HL guna memenuhi prinsip keberimbangan berita (cover both sides), namun hingga batas waktu yang ditentukan belum ada tanggapan resmi. (aga/in)
Komentar