BANDUNG – Aliansi Wartawan Indonesia (AWI) DPC Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, mempertegas fungsi sosial kontrolnya dalam program revitalisasi bidang pendidikan tahun 2026, khususnya di wilayah kabupaten berjuluk ‘Kota Kuda’ itu. Hal tersebut diimplementasikan saat Ketua AWI DPC Kabupaten Kuningan, berkunjung langsung ke kediaman Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, di Lembur Pakuan, Subang, Selasa (22/9/2026).
Ketika dikonfirmasi POSKOTAONLINE.COM melalui sambungan WhatsApp (WA), Ketua AWI DPC Kabupaten Kuningan R. Djunaedy membenarkan jika dirinya sedang melakukan kunjungan ke kediaman KDM (Kang Dedi Mulyadi) di Subang, Jawa Barat.
Menurutnya, selain kunjungan silaturahmi, kedatangan dirinya didampingi Wakil Sekretaris AWI DPC Kuningan, dilakukan untuk menyampaikan aduan langsung terkait berbagai temuan dan persoalan dalam pelaksanaan program revitalisasi bidang pendidikan (sekolah-red) tahun 2026 di wilayah Kabupaten Kuningan.
“Langkah ini ditempuh sebagai wujud nyata pelaksanaan fungsi sosial kontrol serta komitmen AWI dalam mengawal transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pembangunan infrastruktur pendidikan di daerah,” ungkap pria yang biasa disapa Jack ini.
Disebutkannya, DPC AWI Kabupaten Kuningan menyampaikan tiga poin krusial yang menjadi perhatian penting dan dinilai mendesak kepada KDM.
Pertama, katanya, ingin mendorong semua pihak terkait dalam program revitalisasi bidang pendidikan ini, mengedepankan sikap transparansi serta menjaga betul soal kualitas pembangunan. “Kami meminta seluruh pihak pelaksana agar menjalankan pekerjaan fisik sekolah sesuai spesifikasi teknis dan standar mutu yang telah ditetapkan pemerintah,” tegas Jack.
Perhatian khusus, lanjut Ketua AWI DPC Kuningan, tertuju pada pengerjaan rangka atap baja ringan serta pengerjaan kusen ruangan yang terhubung langsung dengan kualitas bangunan, dalam upaya lebih menjamin keselamatan dan kenyamanan para siswa nanti sebagai penerima manfaat program revitalisasi.
Poin kedua, sambung Jack, pihak AWI DPC Kabupaten Kuningan mendesak agar sistem swakelola dalam proyek dimaksud, dapat dijalankan secara baik dan lebih maksimal.
“Kami ingin pelaksanaan kegiatan yang menggunakan skema swakelola benar-benar melibatkan potensi tenaga kerja lokal secara menyeluruh, termasuk pada pengerjaan rangka atap baja ringan dan kusen, sehingga dampak ekonomi proyek dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di sekitar sekolah,” singgungnya.
Lebih jauh, pria yang dikenal getol menjadi penggiat antikorupsi ini menekankan poin ketiga, tentang pentingnya keterbukaan informasi publik serta jaminan keamanan bagi insan pers (wartawan-red) dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemantauan independen di lapangan tanpa adanya intervensi, intimidasi, maupun hambatan.
“Melalui aduan langsung ini, AWI Kabupaten Kuningan berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan proyek-proyek pendidikan khususnya di Kabupaten Kuningan demi terciptanya fasilitas belajar yang aman dan berkualitas,” pungkas Jack. (*/cep)
Komentar