JAKARTA–Penyidik KPK terus menyelidiki terkait adanya pemotongan anggaran yang diduga dilakukan Albertinus Parlinggoman Napitupulu. Dugaan pemotongan itu terjadi saat ia masih menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan (Kalsel).
Penyelidikan itu dilakukan KPK dengan memeriksa Aganta Haris Saputra selaku jaksa pada Kejari Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. “Keterangan saksi untuk melengkapi berkas penyidikan dugaan pemotongan anggaran yang dilakukan tersangka di internal Kejari Hulu Sungai Utara,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada awak media di Jakarta, Kamis (9/4/2026).
Dalam pemeriksaan yang dilakukan Rabu (8/4/2026), KPK mendalami keterangan dari Aganta Haris terkait penerimaan-penerimaan yang diterima Albertinus Napitupulu. Namun ada dua saksi lain juga dipanggil, tetapi tidak memenuhi panggilan KPK sehingga akan dijadwalkan ulang.
Kedua saksi dimaksud, yakni Staf Bidang Perdata dan Tata Usaha Kejari Hulu Sungai Utara Henrikus Ion Sidabutar dan Bendahara Pembantu Pengeluaran Kejari Hulu Sungai Utara Anggun Devianty.
Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 18 Desember 2025 di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Sehari setelah OTT, KPK mengumumkan menangkap enam orang dalam operasi senyap tersebut.
Kepala Kejari Hulu Sungai Utara Albertinus Parlinggoman Napitupulu dan Kepala Seksi Intelijen Kejari Hulu Sungai Utara Asis Budianto ikut terjaring OTT tersebut. Dalam OTT itu, KPK menyita uang ratusan juta rupiah dalam kasus yang diduga terkait pemerasan.
Sementara itu, pada 10 Desember 2016 pihak KPK mengumumkan Albertinus Parlinggoman Napitupulu (APN), Asis Budianto (ASB) dan Tri Taruna Fariadi (TAR) selaku Kasi Perdata dan Tata Usaha Kejari Hulu Sungai Utara sebagai tersangka.
Ketiganya diduga melakukan pemerasan dalam proses penegakan hukum di Kejari Hulu Sungai Utara tahun anggaran 2025-2026. KPK juga melakukan penahanan terhadap Albertinus Napitupulu dan Asis Budianto. Sedang Tri saat itu berhasil melarikan diri. Pada 22 Desember 2025, Kejaksaan Agung menyerahkan Tri Taruna kepada KPK.(Omi)
Komentar