BOGOR — Pengakuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai adanya “forwarder lain” selain PT Blueray Cargo dalam pusaran dugaan suap kepabeanan memicu pertanyaan serius di ruang publik.
Pasalnya, lembaga antirasuah itu menyebut modus tersebut telah dipetakan sejak periode 2016–2020. Jika pola sudah dikenali sejak enam hingga sepuluh tahun lalu, mengapa jejaringnya baru terungkap sekarang.
Iskandar Sitorus, Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), menilai persoalan ini tak lagi sekadar teknis penyidikan.
“Ini sudah masuk ranah politik kelembagaan dan uji integritas. Yang dipertaruhkan bukan hanya nasib satu-dua perusahaan, tetapi kredibilitas pemberantasan korupsi di institusi strategis,” ujarnya, Kamis (19/2/2026).
Secara normatif, KPK memiliki landasan kuat untuk mengembangkan perkara. UU Tipikor serta UU 19/2019 memberi kewenangan luas, mulai dari penyidikan korporasi, pengembangan perkara, hingga koordinasi lintas lembaga.
Artinya, apabila ada indikasi pola sistemik, pengusutan tidak harus berhenti pada satu entitas atau satu rangkaian transaksi. Sorotan juga mengarah pada tata kelola di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Selama lebih dari satu dekade, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berulang kali menemukan kelemahan dalam pengawasan jalur impor, inkonsistensi pemeriksaan fisik, lemahnya audit pasca-clearance, serta sistem manajemen risiko yang terfragmentasi.
“Jika temuan administratif yang berulang itu kini beririsan dengan pengakuan adanya modus suap yang telah lama dipetakan, maka perkara ini berpotensi melampaui tindak pidana individual,” katanya.
Dalam perspektif hukum administrasi negara, IAW menilai, pembiaran sistem yang rapuh dapat dikategorikan sebagai maladministrasi berat, bahkan membuka ruang tanggung jawab struktural.
Di titik ini, KPK berada di persimpangan. Opsi pertama adalah jalur aman dengan menyelesaikan perkara pada lingkup terbatas pada satu korporasi, sejumlah pejabat, dan transaksi tertentu.
Opsi kedua, yang lebih kompleks, adalah memperluas penyidikan secara sistemik: memetakan seluruh forwarder dengan pola serupa pada 2016–2020, menganalisis perlakuan jalur impor, menelusuri aliran dana lintas korporasi, serta menghitung potensi kerugian negara secara agregat.
Pilihan kedua jelas membawa konsekuensi politik dan ekonomi. Memperluas perkara berarti berhadapan dengan ekosistem bisnis impor bernilai triliunan rupiah dan jejaring kepentingan yang mengakar lama.
“Namun di situlah letak ujian kelembagaan. Apakah KPK sekadar menjadi pengelola kasus, atau berani membongkar sistem,” ungkapnya.
Kritik publik terhadap KPK tidak identik dengan pelemahan. Justru sebaliknya, kritik lahir dari harapan agar lembaga yang dibentuk pascareformasi itu tidak terjebak pada rutinitas simbolik.
Menurut IAW, masyarakat membutuhkan perubahan struktural dalam sistem kepabeanan, transparan, akuntabel, dan kebal terhadap manipulasi.
IAW menilai, OTT Bea Cukai 2026 kini menjadi momentum penting. Sejarah penegakan hukum hanya mencatat dua jenis lembaga yang berani mengurai akar masalah, atau yang puas menuntaskan perkara di permukaan.
“Arah yang dipilih KPK dalam beberapa bulan ke depan akan menentukan di kategori mana ia ditempatkan publik,” ujarnya. (yopy)
Komentar