JAKARTA – Beberapa warga bersama kuasa hukumnya mendatangi Bareskrim Polri di Jakarta Selatan, Rabu (10/12). Mereka bermaksud menanyakan kelanjutan kasus penyerobotan lahan yang dilaporkan sejak tahun 2019 namun hingga kini belum ada perkembangannya.
Arif Saifuddin, 56, yang mendatangi Bareskrim Polri bersama kuasa hukumnya Deolipa Yumara. Keduanya hadir untuk meminta kejelasan penanganan perkara dugaan penyerobotan tanah di Surabaya, Jawa Timur, yang telah berjalan sejak tujuh tahun lalu. Namun hingga kini perkara belum dilimpahkan ke pengadilan, meski para terlapor telah berstatus tersangka selama tiga tahun.
Dijelaskan Deolipa, kasus penyerobotan lahan seluas 16.160 meter persegi itu dialami kliennya di wilayah Lontar, Kota Surabaya. Tanah yang awalnya berupa lahan kosong itu kini telah berdiri bangunan berupa vihara dan sekolah.
“Laporan polisi dibuat di Bareskrim pada 1 Agustus 2019 dengan nomor LP/B/0681/VIII/2019/Bareskrim. Para terlapor sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak 29 November 2022. Sekarang sudah tiga tahun, tapi perkaranya belum juga maju ke persidangan,” kata Deolipa.
Menurutnya sejak awal proses penyelidikan hingga penyidikan, penyidik Bareskrim telah bergerak cepat. Namun memasuki tahun ketiga, perkembangan kasus justru mulai melambat. “Kami tidak tahu apa yang mulai ‘batuk-batuk’, tapi jelas ini lambat. Karena itu keluarga meminta kami mendampingi agar perkara ini dituntaskan demi keadilan dan kepastian hukum,” ujarnya.
Deolipa menambahkan bahwa kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar, sebab para terlapor sudah ditetapkan sebagai tersangka dan terdapat bukti yang dinilai cukup kuat untuk dibawa ke persidangan. “Kami berharap Kabareskrim dan Propam menindaklanjuti. Jangan sampai ada SP3 setelah tiga tahun penetapan status tersangka. Itu menimbulkan preseden buruk dan pertanyaan publik,” ungkapnya.
Sementara itu, Arif Saifuddin mengatakan, dirinya mewakili enam bersaudara ahli waris dari almarhum M. Yusuf Effendi yang wafat pada 2005. Bahkan dirinya pernah dilaporkan balik oleh pihak terlapor pada 2012 dengan tuduhan penyerobotan dan pencurian, namun ia dibebaskan di semua tingkat peradilan hingga kasasi Mahkamah Agung.
“Saya sudah pernah dikriminalisasi, tetapi dibebaskan sampai tingkat MA. Sekarang saya juga dijadikan tersangka terkait perkara lain, tetapi menurut kejaksaan, SPDP saya bahkan tidak jelas karena dua kali ditanyakan ke Polri dan tidak dijawab. Kami ingin kepastian hukum,” ujar Arif.
Syarief Hidayat, anggota keluarga lain menambahkan, perkara ini beberapa kali hampir dihentikan, namun tetap berlanjut karena adanya komitmen dari beberapa penyidik. Dua tersangka yaitu OT dan WU telah dipanggil pada Desember 2022 namun tidak hadir dengan alasan sakit. “Hal tersebut memicu gelar perkara khusus pada 5 Januari 2023, yang diwarnai perdebatan antara Biro Wasidik dan penyidik,” imbuhnya.
Dikatakan Arif, kala itu, penyidik yang menetapkan tersangka, dipimpin Kasubdit saat itu BS, menilai barang bukti sangat kuat dan perkara tidak bisa dihentikan. Namun di sisi lain, Biro Wasidik sempat mengusulkan penghentian penyidikan, dan setelah BS dimutasi, pendalaman kasus dilakukan sejak Januari 2023 hingga Oktober 2024, namun merekomendasikan penghentian, yang kemudian memicu protes keluarga.
Ditambahkan Syarif, izin bangunan vihara dan sekolah tidak diterbitkan di atas alamat tanah milik keluarga Arif, tetapi pada alamat berbeda. “Tanah itu jelas milik keluarga kami. Bagaimana mungkin 12 sertifikat bisa terbit tanpa satu pun bukti PBB,” keluhnya. (Ifand/jo)
Komentar