BOGOR – Syair “dunia ini panggung sandiwara” ada benarnya. Di satu sisi, pemerintah bicara soal tata kelola, visi nasional, dan keberpihakan pada rakyat, tapi di sisi lain, regulasi justru diperlakukan seperti tali karet, yakni bisa ditarik ke mana saja, tergantung siapa yang memegang ujungnya.
Proyek Rempang Eco-City contohnya. Proyek raksasa senilai Rp381 triliun seperti siluman, tiba-tiba muncul dari balik meja birokrasi.
Ia tidak pernah disebut dalam RPJMN 2025-2029, yang disahkan lewat Perpres nomor 12 tahun 2025.
Namun ia meluncur masuk ke daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) lewat Permenko Perekonomian nomor 16 tahun 2025.
Iskandar Sitorus, Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW) menyoroti hal ini.
“Peraturan menteri bisa menyalip peraturan presiden. Inilah ironi ketika birokrasi berani melangkahi konstitusi perencanaan nasional,” kata Iskandar Jumat 7 November 2025.
IAW heran, Perpres 12/2025 yang menjadi peta jalan pembangunan nasional, tidak mencantumkan Rempang Eco-City dalam daftar prioritas negara.
Tapi Permenko 16/2025 dengan enteng menambahkan Rempang sebagai PSN di nomor 13. Padahal UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sudah jelas menyebut bahwa setiap program pembangunan harus bersumber dari RPJMN.
Dan pasal 7 UU 12/2011 mengatur hierarki norma hukum, di mana peraturan presiden jauh di atas peraturan menteri.
“Sayang, logika hukum ini tak berlaku. Rempang seperti diselundupkan melalui pintu belakang regulasi, tanpa melewati gerbang konstitusional. Ini rekayasa administratif yang sistematis,” tegasnya.
Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kisah Rempang hanyalah satu bab dari buku tebal berisi pola berulang, yakni proyek raksasa, pengawasan lemah, dan akuntabilitas yang menguap.
54 Persen Proyek PSN Tak Punya Kajian
Dalam IHPS I tahun 2023, BPK mencatat 9.261 temuan senilai Rp 18,19 triliun. Lebih dari 54 persen proyek PSN tak punya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
Sekitar 45 persen proyek mengalami pembengkakan biaya, dan 1.892 rekomendasi BPK dibiarkan tanpa tindak lanjut. Data IAW, tren ini konsisten lintas rezim.
Pada era SBY (2005–2014), 43 persen proyek infrastruktur molor lebih dari dua tahun. Lalu masuk era Jokowi I (2015–2019): 58 PSN tak punya kajian lingkungan lengkap. Era Jokowi II (2020–2024), 67 dari 226 PSN bermasalah administrasi.
Masuk era Prabowo (2025–), PSN Rempang sudah tepat dihilangkan namun pola lama berulang dengan cara diseludupkan melalui Permenko 16/2025. Bagi IAW, akar masalahnya ada pada PP 56/2018.
Sementara UU 25/2004 tak punya sanksi bila ketidaksesuaian itu terjadi. Dari sinilah lahir pola yang disebut policy bypass, yakni cara halus untuk menabrak hukum tanpa terlihat menabrak.
“Inilah seni menyelundupkan kebijakan lewat jalur sah secara administratif tapi cacat secara konstitusional,” ujarnya.
“Ketika tata kelola diselundupkan, kerusakannya tak hanya di atas kertas. Bappenas kehilangan taring perencanaannya. DPR kehilangan gigi pengawasannya. BPK kehilangan wibawa rekomendasinya,” katanya lagi.
IAW mencatat, terdapat 7.715 warga Rempang kehilangan tanah dan rumah mereka. Ekosistem pesisir yang dulu jadi sumber hidup, hancur karena pembangunan tanpa Amdal.
“Triliunan rupiah dana publik menguap tanpa hasil jelas. Yang tersisa hanyalah ketidakadilan yang sah secara administratif tapi salah secara moral,” katanya.
Atas hal ini, IAW merekomendasikan langkah korektif yang konkret yakni, moratorium PSN baru sampai PP 56/2018 direvisi, audit forensik Rempang oleh BPK, Ombudsman, dan KPK, berikan kompensasi adil bagi seluruh warga terdampak serta kembalikan peran Bappenas sebagai penjaga arah pembangunan dan wajibkan persetujuan DPR untuk setiap PSN baru.
“Taati laporan BPK selama dua dekade. Ingat, Rempang bukan hanya proyek. Jangan sampai kita kehilangan arah. Jangan buat rakyat, tak lagi percaya pada proses,” pesan Iskandar. (yopy/fs)
Komentar