JAKARTA – Dewan Kota (Dekot) Kecamatan Menteng Leonard Alamsjah menyayangkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Jakarta Pusat yang enggan membuka data Nomor Izin Berusaha (NIB) di wilayahnya. Keberatan itu dilontarkan Leonard pada Rakorwil tingkat kota yang dipimpin langsung Wali Kota Jakpus Arifin.
“Saya keberatan atas sikap Dinas PTSP karena ketika saya menanyakan NIB, jenis kegiatan dan klasifikasi risiko, KBLI, koordinat usaha, serta status AMDAL/UKL-UPL,” ungkap Leonard di kantor Walikota Jakarta Pusat, Rabu (15/10/2025).
Menurut Leonard keberatan ini, lantaran perwakilan jajaran Kepala Dinas PTSP menjawab pihaknya khawatir data tersebut disalahgunakan jika diberikan kepada RT-RW. Padahal ini ada keluhan banyak warga sudah berlangsung lama soal tempat usaha atau cafe yang berisik termasuk parkir liar saat menjelang malam hari warga yang sedang beristirahat terganggu kenyamanannya.
“Pelayanan publik seperti ini secara tidak langsung menggambarkan seolah-olah pengurus RT-RW dan Kelurahan tidak dipercaya dan tidak berhak mengakses data formal, padahal mereka adalah struktur pelayanan masyarakat paling dasar. Bila data izin usaha pun ditutup dari mereka, maka untuk apa ada RT, RW, dan Kelurahan,” kritiknya.
Padahal Dekot Kecamatan Menteng, kata Leonard tidak meminta data pribadi atau nomor rekening, hanya dokumen dasar perizinan yang seharusnya bersifat publik antara lain Nomor NIB, Jenis kegiatan dan tingkat risiko, Nomor KBLI usaha tersebut, Koordinat dan titik lokasi usaha dan Status AMDAL / UKL-UPL. Seluruh data ini sudah ada di OSS dan secara hukum bukan rahasia negara.
“Jika dibiarkan, logika ini akan membahayakan tata kelola kota pelayanan publik. Menteng adalah kawasan cagar budaya dengan tekanan investasi yang tinggi, sehingga izin usaha tidak boleh hanya dilihat dari jumlah kursi atau klaim UMKM, sementara faktanya omzet bisa miliaran rupiah dilihat dari biaya sewa rumah di Menteng dan dampak ke warga seperti parkir liar dan gangguan lingkungan sangat nyata,” tandasnya.
Lebih jauh Leonard menerangkan bahwa, Menteng bukan sekadar tempat usaha, tapi ruang hidup warga serta kawasan bersejarah yang harus dijaga kelestariannya. “Karena itu, keterbukaan data adalah hak publik, bukan fasilitas khusus. Pemerintah tidak boleh bersikap seolah-olah publik yang bertanya justru dicurigai,” imbuhnya. (van/jo)
Komentar