DEPOK – Syarat menjadikan lahan pengolahan sampah dari pemerintah pusat sekitar lima hektar menjadi tantangan bagi Wali Kota Depok, Supian Suri untuk membuka lahan sekitar agar sesuai persayaratan yang disarankan sesuai aturan.
“Lahan yang ada hanya sekitar dua hektar jadi masih ada kekurangan tiga hektar lagi untuk mememuhi syarat dan kebutuhan prioritas menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) khususnya energi listrik,” kato Wali Kota Depok Supian Suri, beberapa waktu lalu.
Kekurangan luas lahan sekitar tiga hektar tentunya menjadi permasalahan utama untuk menciptakan program pemerintah pusat. Sebetulnya kekurangan lahan tiga hektar sudah disiapkan mantan Wali Kota Mohammad Idris dalam programnya terkait antisipasi keterbatasan lahan beberapa tahun lalu.
Menurut Supian, kekurangan lahan seluas tiga hektar di sekitar TPA Cipayung sebetulnya lahan sudah tersedia, hanya saja tinggal prioritas penganggaran untuk pembebasan. “Sudah tadi kita lihat ada beberapa titik yang memang menjadi alternatif buat yang ada disekitar TPA Cipayung, tinggal sisi prioritas penganggaran kita untuk bisa membebaskan lahan yang kita butuhkan,” ujarnya.
Tidak hanya kesiapan lahan saja, syarat lain yang dibutuhkan yaitu harus memenuhi produksi sampah minimal 1.000 ton per hari, sistem transportasi sampah yang efisien, dan perda retribusi sampah.
Jika lahan sudah mencapai lima hektar, akan bersurat ke kementerian bahwa Depok siap menjadi kota untuk pengelolaan sampahnya menjadi energi listrik. “Ini yang kita upayakan termasuk pembebasan lahan sekitar TPA Cipayung, baru diajukan Kementerian terkait,” ujar Supian.
Masalah penanganan PSN di kawasan TPA Cipayung tentunya sudah banyak tawaran pihak ke tiga untuk menawarkan opsi pengolahan sampah menjadi hidrogen. “Sudah ada beberapa pihak menawarkan kegiatan tersebut khususnya penangganan sampah buangan namun sampai saat ini belum ada,” katanya. (anton)
Komentar