JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B. Najamudin mengatakan, lembaganya berkomitmen mendukung penuh Program Ketahanan Pangan dan Makan Bergizi Gratis (MBG) Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dukungan DPD RI terhadap program-program prioritas pemerintah itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Ketua DPD RI Nomor HM.03.00/1122/DPDRI/IV/2025 yang ditujukan kepada semua senator dan juga ditembuskan kepada semua kepala daerah. Dalam surat edaran itu, seluruh Anggota DPD RI diharapkan dapat mengambil langkah konkret dengan pendekatan yang terstruktur, lintas sektor, dan kolaboratif bersama pemerintah daerah dan unsur masyarakat di daerah pemilihan masing-masing.
Sultan menyampaikan beberapa hal dalam surat edaran Ketua DPD RI. Pertama, DPD RI mendukung penguatan ekonomi daerah melalui gerakan ketahanan pangan lokal perlu menjadi prioritas utama sebagai respon atas instabilitas geopolitik dunia dan ekonomi global yang berdampak ke Indonesia. Kedua, mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berkorelasi kuat dengan Program Ketahanan Pangan dengan menciptakan ekosistem pangan yang sehat, berdaulat, dan produktif.
Ketiga, kebijakan Program Ketahanan Pangan di daerah mengacu pada kerangka hukum yang komprehensif. “Sikap DPD RI secara kelembagaan sangat jelas terhadap pelaksanaan Program Ketahanan Pangan dan MBG. Sehingga kami merasa perlu untuk secara aktif mendukung penuh upaya pemerintah dalam mensukseskan program-program tersebut dengan kewenangan dan fungsi yang ada,” kata Sultan melalui keterangan resminya yang didapat media ini, Kamis (22/5/2025).
Menurutnya, program prioritas pemerintah terutama Ketahanan Pangan dan MBG merupakan kebijakan nasional yang urgen dan visioner. Tidak bisa dipungkiri bahwa kemandirian nasional terhadap pangan dan peningkatan SDM sangat menentukan kedaulatan Indonesia sebagai sebuah negara. “Melalui surat edaran tersebut, kami mendorong agar semua Anggota DPD RI untuk aktif berkoordinasi dengan semua pihak terkait khususnya pemerintah daerah untuk mendukung Program Ketahanan Pangan dan MBG,” tegas Sultan.
Lebih lanjut mantan Ketua Hipmi Bengkulu itu menjelaskan, sejauh ini beberapa anggota DPD telah memulai Program Ketahanan Pangan Nasional di daerah. Misalnya Senator Angelo Wake Kako dari Nusa Tenggara Timur (NTT) yang sudah memulai program penanaman jagung. Juga Senator Bahar Buasan yang konsen mengembangkan produk hortikultura unggulan dan agrowisata di Bangka Belitung.
“Alhamdulillah, hampir semua senator menyambut baik dan antusias mendukung dan bersedia terlibat aktif dalam Program Ketahanan Pangan Presiden, terutama setelah dilantiknya sekretaris jenderal DPD RI yang baru Irjen Polisi Muhammad Iqbal. Kami optimistis, dengan reputasi dan pengalaman Pak Sekjen akan memperkuat visi kolaborasi lembaga DPD dengan semua stakeholder di pusat untuk memastikan program prioritas pemerintah terealisasi secara efektif di daerah,” tandas Sultan.
Karena salah satu persoalan yang muncul saat ini, ungkap Sultan, penyediaan lahan pertanian oleh pemerintah daerah dan tentunya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, peran koordinasi dan mediasi DPD sangat dibutuhkan dalam mendorong percepatan realisasi program prioritas pemerintah di daerah. “Dalam masa reses ini Kami akan menjalin komunikasi dan berkoordinasi dengan para kepala daerah dan stakeholder terkait guna bergotong-royong menyukseskan agenda Program Ketahanan Pangan dan MBG di daerah,” terangnya.
Sultan mengungkapkan, bersama Sekjen DPD RI yang baru pihaknya sedang menyiapkan Program ‘Senator Menanam’. DPD RI akan merilis Program Senator Menanam yang fokus pada pengembangan pangan lokal di setiap daerah. Taglinenya “Pangan Lokal untuk Ketahanan Nasional”.
Sultan berharap dengan pengangkatan Muhammad Iqbal sebagai sekjen DPD RI, selain penyegaran juga memaksimalkan kerja lembaga ke depan. “Dengan integritas dan reputasi dan jaringan yang beliau (Muhammad Iqbal-red) miliki, saya dan tentu kita semua yakin dan berharap beliau mampu memfasilitasi koordinasi kawan-kawan anggota DPD RI di semua provinsi dengan gubernur, pangdam, kapolda, danrem, bupati, dan semua stakeholder lainya dalam rangka mengoptimalkan peran DPD RI terkhusus dalam menyukseskan program dalam bidang Ketahanan Pangan dan MBG di dapil masing-masing,” pungkasnya. (*)
Komentar