JAKARTA–Satu persatu kader PDIP terseret kasus buronan KPK Harun Masiku yang sampai saat ini belum diketahui keradaannya. KPK telah menetapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai berlambang kepala banteng Hasto Kristiyanto sebagai tersangka.
Hasto diduga terlibat penyuapan dan perintangan pencarian buronan Harun Masiku. KPK juga telah mengeluarkan larangan bepergian ke luar negeri terhadap mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly bersama Hasto terkait kasus yang sama.
Selain itu, penyidik KPK juga telah menjadikan kader PDIP lainnya, yakni advokat Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Larangan meninggalkan Indonesia berlaku untuk enam bulan ke depan bagi Hasto dan Yasonna.
“KPK telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 1757 Tahun 2024 tentang Larangan Bepergian Ke Luar Negeri terhadap dua orang warga negara indonesia yaitu YHL dan HK tertanggal 24 Desember 2024,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika dikutip Kamis (26/12/2024).
Keduanya dilarang bepergian ke luar negeri terkait penyidikan dugaan kasus tindak pidana korupsi perkara Harun Masiku. Alasan penyidik KPK, karena keberadaan Hasto dan Yasonna di wilayah Indonesia dibutuhkan dalam rangka proses penyidikan dugaan korupsi tersebut.
Penetapan Sekjen PDIP Hasto dan Donny sebagai tersangka merupakan perkembangan terbaru rangkaian penyidikan kasus Harun Masiku. Sebab, Harun Masiku pada tahun 2020 lolos dari sergapan penyidik KPK dan melarikan diri saat dilakukan operasi tangkap tangan (OTT).
KPK menduga, Hasto terlibat dalam mengatur dan mengendalikan Donny untuk mengambil dan mengantarkan uang suap. Uang tersebut diserahkan kepada mantan Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan melalui kader PDIP Agustiani Tio Fridelina.
Katanya, Hasto bersama-sama dengan Harun Masiku, Saeful Bahri dan Donny melakukan penyuapan terhadap Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina. Jumlahnya sebesar 19.000 dolar Singapura dan 38.350 dolar AS.
Tujuannya agar Harun Masiku dapat ditetapkan sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024 dari Dapil I Sumatera Selatan (Sumsel). Harun Masiku ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik KPK atas dugaan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara.
Namun Harus Masiku selalu mangkir dari panggilan penyidik KPK hingga dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 17 Januari 2020. Pihak lain yang terlibat dalam perkara suap menyuap ini adalah anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022 Wahyu Setiawan.
Untuk diketahui, Wahyu Setiawan yang saat ini sedang menjalani bebas bersyarat dari pidana tujuh tahun penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang, Jawa Tengah. Sebaliknya Harus Masiku sendiri yang kasusnya telah menyeret Hasto dan Yasonna sampai saat ini hilang bagai ditelan bumi.(Omi)
Komentar