POSKOTA.CO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta disarankan peka dalam menjaga aset, lantaran saat ini masih ditemukan berbagai masalah tentang pertanahan yang masih tumpang tindih soal tanah atau aset-aset Pemerintah dengan kasus yang melibatkan mafia tanah.
Hal tersebut diungkapkan, Hadi Tjahjanto Menteri ATR/BPN RI di sela – sela menyerahkan sebanyak 1.086 sertifikat aset milik Pemprov DKI Jakarta secara simbolis di Balai Kota Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (26/6/2023).
“Pemprov DKI Jakarta harus menjaga aset-asetnya dengan baik karena masih terdapat berbagai masalah pertanahan sampai saat ini seperti tumpang tindih atas tanah atau aset-aset Pemerintah serta kasus-kasus yang melibatkan mafia tanah,” ungkap Hadi.
Meski begitu, tambah Hadi kementerian ATR/BPN memastikan akan terus bersinergi dan berkolaborasi bersama aparat penegak hukum DKI Jakarta dan badan peradilan untuk mencari jalan penyelesaian yang terbaik.
“Ada sebanyak 1.086 sertifikat yang diserahkan kepada Pemprov DKI Jakarta,” ungkap Hadi seraya mengatakan bahwa ini menunjukkan sinergi dan kerja sama yang baik antara Pemprov DKI Jakarta dengan kementerian ATR/BPN dan Kanwil DKI Jakarta.
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, mengapresiasi jajaran Kementerian ATR/BPN RI atas kerja sama dan kolaborasi yang terjalin dengan baik, khususnya dalam pengamanan aset Pemprov DKI Jakarta. Penyerahan sebanyak 1.086 sertifikat aset ini menjadi kado HUT ke 496 DKI Jakarta.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta Joko Agus Setyono menambahkan dengan penyerahan sertifikat aset ini artinya Pemprov DKI menjaga asetnya dengan baik. Selain itu, deklarasi Kota Lengkap yakni deklarasi status sebagai kota administrasi yang bidang tanahnya telah terpetakan dan terdaftar seratus persen.
“Semuanya itu sudah ada pemetaannya dan kedepannya lebih efisien. Mudah-mudahan tidak ada lagi penyalahgunaan aset oleh oknum-oknum. Karena Pemprov DKI Jakarta merasa aman aset nya sudah memiliki sertifikat,” pungkasnya. (van/fs)
Komentar